7 PMI Terlantar di Afrika Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air

Madiun, Beritasatu.com – Tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Madiun dan Magetan, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perdagangan orang serta terlantar di Guinea Ekuatorial, Afrika, akhirnya berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi yang menyambut kepulangan mereka menyampaikan proses pemulangan dilakukan melalui dukungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun.

“Berkat kerja sama antara KBRI Yaounde, Pemerintah Kabupaten Madiun dan Magetan, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), tujuh PMI ini dapat kembali ke Indonesia,” ujar Purnomo di Madiun, Rabu (3/9/2025) dikutip dari Antara.

Ia juga berpesan kepada masyarakat Madiun yang berencana bekerja di luar negeri agar selalu menempuh jalur resmi, sehingga terhindar dari risiko masalah hukum maupun perlindungan di negara tujuan.

Salah seorang PMI bernama Agung, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, menuturkan keberangkatannya ke Guinea Ekuatorial bermula dari tawaran kerja seorang perekrut pada Agustus 2024.

Karena seluruh biaya perjalanan dan administrasi ditanggung perekrut, tawaran itu tampak menguntungkan, terlebih dirinya sedang membutuhkan pekerjaan. Namun, setibanya di sana, kontrak kerja tidak jelas, izin tinggal tidak diurus, dan fasilitas hidup sangat minim.

“Kami hanya tinggal di mes sederhana di perkampungan warga, diberi uang makan seadanya, dan bekerja menebang kayu keras serta mengoperasikan alat berat,” kata Agung.

Sekretaris Kedua KBRI Yaounde, Anindita Aji Pratama, menjelaskan para PMI awalnya dijanjikan bekerja di sebuah perusahaan kayu. Sayangnya, pihak perusahaan tidak mengurus dokumen legalitas dan juga tidak membayar gaji sesuai perjanjian.

“Sejak Agustus 2024, mereka sudah meminta dipulangkan tetapi proses evakuasi dari pedalaman Guinea Ekuatorial ke Kamerun cukup sulit dan memakan waktu. Agen perekrut pun tidak kooperatif dan menolak bertanggung jawab,” jelasnya.

Bahkan, tim KBRI sempat ditolak masuk ke wilayah Guinea Ekuatorial sebelum akhirnya berhasil setelah melakukan negosiasi diplomatik selama dua hari.

“Seluruh biaya kepulangan, mulai dari visa, akomodasi, konsumsi, hingga tiket pesawat ditanggung KBRI Yaounde bersama Pemerintah Kabupaten Madiun dan Magetan serta Kementerian P2MI,” tambah Anindita.

Duta Besar RI untuk Kamerun dan Guinea Ekuatorial turut mengingatkan calon PMI agar lebih berhati-hati menerima tawaran kerja, khususnya di kawasan Afrika Tengah pada sektor perkayuan yang rentan pelanggaran.

KBRI juga menegaskan pentingnya pemberangkatan melalui jalur resmi yang difasilitasi Kementerian P2MI agar hak-hak pekerja migran tetap terlindungi.