Cegah Kebocoran Dana Haji Rp 20 T, KPK Desak Transparansi PBJ

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Haji dan Umrah memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah kebocoran dana haji yang nilainya mencapai Rp 17–20 triliun per tahun.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan prinsip keterbukaan wajib dijalankan dalam seluruh proses pengadaan. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

“Prinsipnya itu transparansi. Kalau ada proses lelang atau pengadaan, sebaiknya dipublikasikan saja,” kata Setyo saat menerima audiensi Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2025).

Setyo menekankan, potensi persoalan haji tidak hanya terkait kuota, melainkan juga aspek pelayanan hingga distribusi logistik yang rawan diselewengkan.

Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan menyatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan haji yang akuntabel, efektif, dan transparan. Ia juga menyebut akan melibatkan KPK dalam pencegahan penyimpangan.

“Kami minta bantuan KPK untuk menjalankan amanah sesuai arahan presiden,” ujar Gus Irfan.

Tahun 2026, tercatat 221.000 jemaah haji Indonesia akan berangkat dengan perputaran dana haji sekitar Rp 17-Rp 20 triliun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan adanya dugaan kebocoran anggaran 20%-30% dalam proses pengadaan. Dari total Rp 17 triliun anggaran haji, kebocoran bisa mencapai Rp 5 triliun per tahun.

Menurut Dahnil, penutupan kebocoran ini bisa berdampak langsung pada penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang ditanggung jemaah.

“Kalau kebocoran bisa ditekan bahkan sampai nol, otomatis biaya haji akan lebih murah,” tegas Dahnil.

KPK menegaskan komitmen untuk terus mengawal tata kelola haji agar dana triliunan rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan jemaah. Dengan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan pelaksanaan haji tahun depan bebas dari praktik korupsi.