Prabowo Ungkap Pembongkaran 1.000 Tambang dan 5 Juta Ha Sawit Ilegal

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto memaparkan langkah besar pemerintahannya dalam memberantas praktik pertambangan dan perkebunan ilegal yang merugikan negara.

Dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, Prabowo mengaku telah menutup 1.000 tambang ilegal, khusus di dua pulau yaitu Bangka dan Belitung.

"Kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini," kata Prabowo dalam forum Forbes Global CEO Conference di Hotel St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Dalam dialog dengan Chairman Forbes Media Steve Forbes tersebut, Prabowo menyoroti kebocoran besar kekayaan negara akibat maraknya penambangan ilegal di sektor sumber daya alam.

Aktivitas tambang tanpa izin tersebut menyebabkan hilangnya sebagian besar produksi timah nasional akibat penyelundupan ke luar negeri. Pemerintah kemudian menindak tegas pelaku serta menutup seluruh kegiatan yang tidak sesuai ketentuan hukum.

"Kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Saya memerintahkan ini untuk dihentikan," ungkap Prabowo.

Selain di sektor pertambangan, pemerintah juga melakukan langkah serupa terhadap industri perkebunan. Berdasarkan laporan lembaga terkait, Prabowo menyebut 5 juta hektare lahan sawit di Indonesia melanggar hukum dan tidak memiliki dasar perizinan yang sah.

Melalui serangkaian proses hukum dan putusan pengadilan, negara akhirnya mulai menguasai kembali aset tersebut, dengan 3,7 juta hektare di antaranya telah berhasil dipulihkan hingga Oktober 2025.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan menata kembali pengelolaan sumber daya alam.

Upaya penertiban dilakukan melalui kerja sama antara lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan negara untuk memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai peraturan.

"Lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Itulah yang kami lakukan," tegas Prabowo.

Prabowo menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap bentuk pencurian kekayaan negara, baik melalui tambang, perkebunan, maupun praktik ekonomi ilegal lainnya. Penegakan hukum disebut sebagai mandat konstitusional yang harus dijalankan tanpa pandang bulu.

Langkah tegas ini diharapkan mampu memulihkan aset negara yang selama ini bocor akibat tambang ilegal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

"Hukum adalah hukum. Peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu. Kami memulihkan banyak aset, memulihkan banyak aset secara efisien,” pungkas Prabowo.