Survei Poltracking: Publik Percaya Prabowo, Ada 3 Hal Mesti Dibenahi

Tangerang, Beritasatu.com – Lembaga survei Poltracking Indonesia memberikan catatan khusus terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari hasil jajak pendapatnya. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja keduanya tinggi, tetapi masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, terutama di bidang ekonomi, hukum, dan stabilitas politik nasional.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,1 persen. Angka itu dinilai mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Ini menggambarkan tingkat kepuasan atau profile rating terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang cukup tinggi,” ujar Masduri di kantor B-Universe, kompleks Tokyo HUB, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Senin (20/10/2025).

Masduri menjelaskan, tingginya kepuasan publik tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Karakter kepemimpinan yang tegas dan berwibawa menjadi faktor dominan, mengungguli kepuasan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis.

Namun, di balik tingkat kepuasan yang tinggi itu, masih ada 19,3 persen masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja kabinet Merah Putih. Poltracking mencatat tiga bidang utama yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah.

“Pertama, bidang ekonomi. Tingkat kepuasan terhadap kinerja ekonomi masih rendah, bahkan di bawah 60 persen berdasarkan survei nasional kami di Oktober ini,” ungkapnya.

Kedua, terkait stabilitas politik nasional. Masduri menyebut, masih ada persepsi kurang baik terhadap kondisi politik dan keamanan, terutama setelah aksi demonstrasi besar di akhir Agustus yang memengaruhi persepsi publik.

“Secara politik, dukungan partai terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sangat signifikan, tetapi jangan lupa memperhatikan aspirasi masyarakat sipil, karena hal itu juga memengaruhi stabilitas nasional,” ujarnya.

Ketiga, dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi sorotan publik. Menurut Masduri, isu ini juga merupakan persoalan klasik yang selalu menjadi perhatian utama masyarakat di setiap pemerintahan.

"Dua isu ini, ekonomi kemudian hukum dan pemberantasan korupsi ini saya kira isu lama di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang jadi konsentrasi biasanya karena paling diperhatikan atau paling dianggap bermasalah," pungkasnya.