Pemerintah: Biaya Haji 2026 Seharusnya Naik, tetapi Turun Rp 2 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengklaim biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1447 H/2026 M seharusnya mengalami kenaikan sekitar Rp 2,7 juta dibanding tahun sebelumnya. Namun, berkat langkah efisiensi dan evaluasi pada sejumlah pos anggaran, total biaya justru berhasil ditekan turun sekitar Rp 2 juta.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, berdasarkan perhitungan ekonomi dan keuangan, faktor inflasi serta perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS seharusnya membuat biaya haji 2026 meningkat.

“Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis, seharusnya biaya tahun ini naik sekitar Rp 2,7 juta,” ujar Dahnil seusai rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurut Dahnil, kurs rupiah yang digunakan pada penyelenggaraan haji tahun 2025 berada di kisaran Rp 16.000 per dolar AS, sementara untuk tahun 2026 naik menjadi Rp 16.500 per dolar AS.

Kenaikan kurs tersebut, ditambah dengan inflasi di Indonesia dan Arab Saudi, secara teoritis akan berdampak pada meningkatnya biaya logistik, transportasi, dan akomodasi jemaah.

“Kalau menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, hitungan kami itu naik Rp 2,7 juta. Namun, bersama dengan Komisi VIII DPR, kita mencoba menghitung ulang mana-mana pos yang bisa kita efisiensikan,” jelasnya.

Setelah melalui serangkaian pembahasan dengan DPR, pemerintah akhirnya menetapkan BPIH 2026 sebesar Rp 87,4 juta per jemaah atau turun sekitar Rp 2 juta dibandingkan tahun 2025.

Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah ditetapkan sebesar Rp 54,19 juta dengan sisanya ditanggung dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kami bersama DPR melakukan upaya keras untuk memotong beberapa pos yang dianggap inefisien. Akhirnya, BPIH justru bisa turun, sementara biaya yang ditanggung jemaah juga jauh lebih murah,” kata Dahnil.

Dahnil menegaskan, penurunan biaya haji 2026 bukan berarti penurunan kualitas pelayanan. Pemerintah tetap menjamin standar kenyamanan dan keamanan jemaah, baik dalam transportasi, akomodasi, maupun konsumsi selama di tanah suci.

Langkah efisiensi dilakukan dengan meninjau kembali kontrak layanan yang dinilai berbiaya tinggi, mengoptimalkan manajemen logistik, serta memperketat pengawasan penggunaan dana manfaat haji.

“Kita pastikan efisiensi ini tidak mengurangi hak dan kenyamanan jemaah. Justru ini bagian dari tanggung jawab kita agar dana haji lebih akuntabel dan memberi manfaat optimal,” pungkasnya.

Penurunan biaya haji 2026 ini juga menjadi bagian dari reformasi pengelolaan dana haji yang lebih transparan dan berorientasi pada efisiensi. Pemerintah berupaya menekan potensi pemborosan tanpa mengganggu skema subsidi nilai manfaat yang selama ini menopang biaya jemaah.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat bahwa pembiayaan haji harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan transparansi, agar dana umat yang dikelola melalui BPKH tetap aman dan produktif.