Sekolah Terdampak Bencana Sumatera-Aceh Siap Belajar mulai 5 Januari

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan 85% sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, siap melaksanakan pembelajaran semester genap di 5 Januari 2026.

Proses pembelajaran semester genap tersebut akan tetap berjalan secara aman, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan layanan pendidikan dengan mengedepankan aspek keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah terdampak bencana.

Dalam taklimat media yang diselenggarakan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (30/12/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan Kemendikdasmen memberikan keleluasaan dalam menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran di tiga provinsi terdampak bencana.

Dalam situasi dan kondisi pemulihan pascabencana, menurutnya anak-anak tersebut harus tetap melaksanakan proses pembelajaran dan terpenuhi akan hak belajarnya.

"Data per tanggal 30 Desember 2025 Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana. Dengan perincian 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat," ujar Menteri Mu’ti di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Untuk mendukung proses tersebut, Menteri Mu'ti menjelaskan Kemendikdasmen juga telah memberikan bantuan pembersihan kepada seluruh sekolah terdampak dan mendirikan tenda darurat untuk mendukung proses pembelajaran. Lebih lanjut, bantuan lainnya juga telah disalurkan dalam bentuk peralatan sekolah (school kit), tenda, ruang kelas darurat, dana poerasional, dukungan psikososial, dan buku bacaan.

"Secara keseluruhan peralatan sekolah telah tersalurkan sebanyak 27.000, tenda sebanyak 147, ruang kelas darurat sebanyak 160, buku bacaan sebanyak 212.000 eksemplar, dukungan psikososial Rp 700 juta, dan dana operasional lebih dari Rp 25 miliar," terang Menteri Mu'ti.