KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Hari Ini
Senin, 2 Maret 2026 | 11:39 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada Senin (2/3/2026). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.
"Benar, saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam perkara DJKA," kata Budi Prasetyo soal rencana pemeriksaan Eks Menhub Budi Karya Sumadi, Senin (2/3/2026).
Menurut Budi, Budi Karya menjabat sebagai menteri perhubungan saat tempus perkara berlangsung sehingga keterangannya dinilai penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
"Jadi kita sama-sama tunggu kehadiran saksi, ya," ucapnya.
KPK sebelumnya menyatakan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi relevan karena proyek-proyek yang tengah diusut berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, termasuk DJKA.
Sejumlah proyek yang diduga bermasalah tersebar di berbagai wilayah, antara lain Sulawesi, Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah (klaster Semarang, Yogyakarta, dan Solo), Jawa Barat, hingga Sumatera.
Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api tersebut, KPK mendalami dugaan pengaturan pemenang tender serta aliran dana kepada pihak tertentu di lingkungan DJKA.
Terbaru, KPK telah menetapkan Sudewo dari klaster DPR sebagai tersangka dalam pengembangan perkara ini.
Kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut menyasar Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dan barang bukti yang kemudian menjadi pintu masuk pengembangan perkara hingga ke sejumlah proyek perkeretaapian di berbagai daerah.
Pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi hari ini menjadi sorotan publik mengingat posisinya sebagai menteri saat proyek-proyek tersebut berjalan. KPK menegaskan proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan guna mengungkap secara terang dugaan praktik korupsi di sektor perkeretaapian nasional.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Trump Larang Pungutan di Selat Hormuz
B-FILES
Diplomasi Internasional demi Benefit Nasional
Khamami Zada
Negara yang Ikut Berkurban
Timothy Ivan Triyono
62 Persen Jemaah Haji Indonesia Telah Kembali ke Tanah Air




