Masalah Sampah Jadi Program Prioritas Menteri LH Jumhur Hidayat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan penanganan sampah menjadi prioritas utama dalam agenda kerjanya pada awal masa jabatan.

Ia menyebut persoalan sampah sebagai tantangan paling mendesak yang harus segera ditangani secara serius di berbagai daerah di Indonesia.

"Yang paling di depan mata ya soal sampah," ujar Jumhur di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut Jumhur, masalah sampah tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat serta kualitas hidup.

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong berbagai langkah konkret untuk mempercepat penanganan sampah nasional, termasuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menekankan, pengelolaan sampah yang efektif menjadi kunci dalam mengurangi risiko pencemaran lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan krisis sampah yang kian meningkat di sejumlah wilayah.

Selain fokus pada isu domestik, Jumhur juga menyoroti pentingnya menjaga komitmen Indonesia dalam berbagai kesepakatan lingkungan global. Ia memastikan kebijakan yang diambil akan selaras dengan target internasional secara bertahap, termasuk dalam pengurangan emisi dan pengelolaan limbah.

Di tengah agenda barunya sebagai menteri lingkungan hidup, Jumhur tetap menunjukkan kedekatannya dengan kalangan buruh. Ia memastikan akan tetap memimpin konvoi sekitar 40.000 buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 di Jakarta.

Meski kini menjabat sebagai bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Jumhur menegaskan komitmennya sebagai aktivis buruh tidak berubah. Ia berencana memimpin langsung konvoi menggunakan sepeda motor menuju kawasan Monumen Nasional (Monas), yang akan menjadi pusat aksi.

Bagi Jumhur, peringatan Hari Buruh bukan sekadar ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi kemajuan kebijakan ketenagakerjaan.

Ia menilai sejumlah langkah pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan kepada pekerja, termasuk rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan regulasi tenaga alih daya (outsourcing) agar sistem ketenagakerjaan menjadi lebih adil serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi pekerja.

Jumhur menambahkan, dukungan dari serikat buruh menjadi salah satu faktor yang mendorong dirinya masuk ke dalam kabinet.

Ia berharap dapat menjembatani kepentingan pekerja sekaligus menjalankan tanggung jawab besar di sektor lingkungan hidup, khususnya dalam menyelesaikan persoalan sampah yang semakin mendesak di Indonesia.

Dengan fokus pada penanganan sampah dan penguatan kebijakan lingkungan, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.