ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Anggota DPR Nilai Menhub Tak Serius Sikapi Kecelakaan Maut KA di Bekasi

Rabu, 13 Mei 2026 | 17:08 WIB
S
S
Penulis: Sukarjito | Editor: JTO
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi saat meninjau kesiapan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dalam melayani jemaah haji dan umrah pada 2026, Minggu, 19 April 2026.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi saat meninjau kesiapan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dalam melayani jemaah haji dan umrah pada 2026, Minggu, 19 April 2026. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketidakhadiran Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja Komisi V DPR yang membahas kecelakaan maut kereta api di Bekasi memicu protes sejumlah anggota dewan, salah satunya Syaifudin Asmoro.

Syaifudin menyampaikan dua alasan yang dikemukakan pihak Kementerian Perhubungan atas ketidakhadiran tersebut, yakni belum diterimanya hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan alasan kesehatan.

"Ada dua alasan tadi yang disampaikan, pertama, karena belum menerima hasil dari KNKT; kedua, alasan kesehatan. Menurut saya, hal itu menunjukkan ketidakseriusan menteri perhubungan terhadap tanggung jawab dan kewajibannya dalam menyikapi berbagai kecelakaan transportasi yang belakangan terjadi, khususnya di jalur kereta api," ujar Syaifudin dalam raker di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/226).

ADVERTISEMENT

Ia menegaskan persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keselamatan jiwa manusia dan tanggung jawab negara.

"Saya memandang ini persoalan serius. Ini menyangkut nyawa manusia dan tanggung jawab negara terhadap keselamatan transportasi di Indonesia. Tanggung jawab utamanya tentu berada di Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia untuk kasus perkeretaapian," katanya.

Syaifudin pun meminta pimpinan rapat mengambil sikap tegas dan menjadwalkan ulang pertemuan tersebut.

"Karena itu, kami berharap kepada pimpinan rapat, sesuai tata tertib yang berlaku, agar memberikan pandangan tegas terhadap ketidakhadiran Menteri Perhubungan dan menjadwalkan ulang rapat ini. Namun, perlu dicatat ini sudah menjadi peringatan dari Komisi V kepada menteri perhubungan," ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan kehadiran dalam rapat tersebut. Sejumlah instansi terkait, mulai dari Basarnas hingga kepolisian, hadir dalam rapat. Namun, leading sector yang menjadi fokus utama pembahasan justru tidak hadir.

"Oleh sebab itu, saya berpandangan pembahasan rapat ini sebaiknya tidak dilanjutkan terlebih dahulu. Terima kasih," pungkas Syaifudin.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon