PDIP Tetap Tutup Pintu Bagi Caleg Koruptor

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tetap tidak akan menjarin calon legislatif termasuk pimpinan nasional yang bermasalah. Bahkan, kata Hasto, PDIP tidak akan mencalonkan orang yang masih berstatus tersangka kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membolehkan eks koruptor menjadi bacaleg. PDIP, kata dia, menghormati putusan MA tetapi tetap tidak mencalonkan eks koruptor.

"Dalam konstruksi hukum nasional, PDIP menghormati keputusan MA yang mengijinkan caleg koruptor untuk bisa melanjutkan proses pencalegan. Namun bagi PDIP, keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDIP," ujar Hasto dalam keterangannya, Sabtu (15/9).

PDIP, kata Hasto, juga menghormati sikap KPU yang meminta parpol tetap menjalankan pakta integritas dengan menarik caleg yang merupakan mantan napi korupsi. Bagi PDIP, menjadi pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, apalagi menjadi presiden dan wakil presiden, harus memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki landasan moral yang kuat, dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat.

"Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik," tandas dia

Pemimpin nasional harus bersih, dimulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mencari uang juga menjadi kriteria yang penting. Prinsip tersebut, kata dia, dipegang oleh PDIP sehingga sejak awal PDIP memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar yang diajukan.

"Prinsip itu pun kami pegang saat pengajuan capres-cawapres. PDIP percaya, bahwa dengan mencalonkan pemimpin berpengalaman dan merakyat seperti Pak Jokowi, dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Kyai Ma’ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik," pungkas dia.