Diapresiasi, Rencana Pemerintah Usulkan Revisi UU ITE

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menuai apresiasi. Namun, politikus Partai Demokrat, Irwan mengungkap, usulan revisi UU ITE sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024 atas usulan DPR, bukan pemerintah.

"Kita apresiasi Pak Presiden concern terhadap UU ITE ini, tetapi saya luruskan, tidak ada itu usulan revisi UU ITE oleh pemerintah. Jadi yang benar adalah usulan revisi UU ITE itu sudah masuk long list Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024 yang ditetapkan DPR," kata Irwan, Rabu (17/2/2021).

Irwan menyatakan, apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap revisi UU ITE sangat penting, maka fraksi-fraksi di DPR kemungkinan akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Akan tetapi, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU 7/2017 tentang Pemilu, termasuk beberapa ketentuan dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Irwan menyebut, usulan revisi UU Pemilu sudah disetujui masuk Prolegnas Prioritas 2021 di Baleg. Namun, Presiden justru menolak regulasi itu direvisi.

"Lalu apa pertimbangan Presiden Jokowi menolak revisi UU Pemilu yang dianggap prioritas oleh DPR, dan kemudian justru mencoba mendorong isu UU ITE yang di DPR tidak menjadi pembahasan dalam Prolegnas Prioritas 2021?," kata Irwan.

Pada bagian lain, Irwan menegaskan, Fraksi Partai Demokrat mendukung pernyataan Presiden yang meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Sebab, selama ini banyak sekali korban dari UU ITE ini karena adanya kritik atau pernyataan yang berbeda dalam merespon kebijakan penguasa atau pemerintah.