Misbakhun Sarankan Menkeu Tarik RUU KUP Pemicu Polemik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Misbakhun Sarankan Menkeu Tarik RUU KUP Pemicu Polemik

Sabtu, 12 Juni 2021 | 22:14 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyarankan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani segera menarik Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako dan sektor pendidikan.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer dan pemicu polemik," tegas Misbakhun di Jakarta, Sabtu (12/6/2021).

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menilai Menkeu telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat peduli rakyat kecil. Menkeu harus bertanggung jawab atas polemik soal RUU KUP tersebut

"Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat atas rencana Menkeu ini sangat memengaruhi citra Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro rakyat kecil," ujar politikus Partai Golkar itu.

Misbakhun memaparkan alasannya soal bahan pokok, sektor pendidikan, dan keesehatan tidak boleh dipajaki.

Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan amanat konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negara.

"Kalau beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, pengaruhnya pada kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Sri Mulyani tentang PPN sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan karakter sebuah bangsa.

"Pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara. Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," ulas Misbakhun.

Misbakhun menganggap isi RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Sri Mulyani gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong.

"Apakah Menkeu lelah mencintai negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi," sambung Misbakhun.

Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Menkeu soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi Covid-19 berlalu.

Menurut Misbakhun, alasan itu tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli atau lembaga tepercaya yang mampu memprediksi akhir pandemi Covid-19.

Misbakhun mengingatkan Menkeu mampu menunjukkan diri sebagai figur yang telah memperoleh berbagai penghargaan internasional. Seharusnya, kata Misbakhun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu punya ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan.

"Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak. Menaikkan tarif pajak dan menambah objek pajak baru sejatinya bukan cara yang menunjukkan kelas Menteri Keuangan yang punya banyak penghargaan," ujar Misbakhun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Antisipasi Terorisme, BNPT Beri Masukan ke Freeport

BNPT memberikan sejumlah masukan kepada manajemen PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan standar keamanan dari ancaman terorisme.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Seratusan Orang Diduga Preman Diamankan Polisi di Makassar

Seratusan orang diduga preman diamankan polisi dalam Operasi Pekat sebagai tindak lanjut arahan Kapolri untuk memberantas premanisme dan pungutan liar.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Kasus Dugaan Narkoba Empat Kades di Jatim Dilimpahkan ke Polres Jember

Polda Jatim melimpahkan kasus empat kepala desa di Kabupaten Jember yang diduga terlibat penggunaan narkoba ke Kepolisian Resor Jember.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Jenderal Andika Perkasa Bangga Prajuritnya Menang Lomba Foto Airbus Helicopter 2021

Jenderal TNI Andika Perkasa ikut bangga dengan prestasi prajuritnya yang memenangkan lomba foto Airbus Helicopter 2021.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Kementerian Agama Fokus Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H

Kementerian Agama akan memfokuskan persiapan penyelenggaraan haji 1443 H.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Batam Aero Technic Resmi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Hal itu tertuang dalam ketetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Pertukaran Mahasiswa Merdeka Beri Kesempatan Belajar di Kampus Lain

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka merupakan kesempatan bagi mahasiswa merasakan belajar di universitas lain.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Kemdikbudristek Buka Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka bertujuan untuk membuka ruang pertemuan bagi mahasiswa untuk berjumpa, bercerita, dan berbagi.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Papua Disebut Sangat Mungkin Buat Alqaeda hingga Taliban Berkembang

Setiap negara di dunia, harus berupaya mengantisipasi hal itu sebagai dampak dari propaganda jaringan teroris internasional seperti Alqaeda, ISIS dan Taliban.

NASIONAL | 12 Juni 2021

Istri Menkumham Yasonna Laoly Telah Dimakamkan di San Diego Hills

Menkumham) Yasonna H Laoly, tengah berduka setelah istri tercinta Elisye Widya Ketaren menghadap Tuhan

NASIONAL | 12 Juni 2021


TAG POPULER

# Ahmad Riza Patria


# Vaksin Pfizer


# Vaksin Nusantara


# Greysia Polii


# Lion Air



TERKINI

Operasi Yustisi, Petugas Gabungan Sasar Tempat Hiburan Malam

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS