BPK Serahkan LHP LKPP 2021 dan IHPS II 2020 kepada DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPK Serahkan LHP LKPP 2021 dan IHPS II 2020 kepada DPR

Rabu, 23 Juni 2021 | 10:18 WIB
Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan sekaligus Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

LHP ini diserahkan langsung oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Adapun LKPP Tahun 2020 Unaudited diterima oleh BPK pada tanggal 29 Maret 2021 untuk dilakukan pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaannya telah disampaikan secara administratif kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden RI pada tanggal 31 Mei 2021.

"LKPP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat. Pertanggungjawaban tersebut meliputi tujuh komponen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," kata Agung, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Agung menambahkan, pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN), termasuk pemeriksaan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.

Rincian opini terhadap LKKL/LKBUN adalah sebagai berikut: 2 K/L dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 84 LKKL dan LKBUN dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi oemerintahan, sehingga opininya adalah WTP," lanjut Agung.

Dok BPK

Ketua BPK Agung Firman Sampurna. (Dok. BPK)

IHPS II 2020

Sementara itu, IHPS II ini memuat ringkasan dari 559 LHP, termasuk hasil pemeriksaan atas penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Secara umum, IHPS II Tahun 2020 memuat ringkasan dari 28 (5%) LHP Keuangan, 254 (45%) LHP Kinerja, dan 277 (50%) LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Dari LHP Kinerja dan DTT tersebut, di antaranya sebanyak 241 (43%) LHP merupakan hasil pemeriksaan tematik terkait PC-PEN.

Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja secara serentak, dengan tema yang terdapat dalam kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK, baik terkait dengan program prioritas nasional maupun kejadian luar biasa, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Pemeriksaan atas PC-PEN dilaksanakan dalam kerangka risk based comprehensive audit yang merupakan gabungan dari tujuan ketiga jenis pemeriksaan dengan memperhatikan audit universe. Audit universe adalah keseluruhan keuangan negara dalam arti luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Alokasi anggaran PCPEN pada Pemerintah Pusat, Pemda, BI, OJK, LPS, BUMN, BUMD, dan dana hibah Tahun 2020 yang teridentifikasi oleh BPK sebesar Rp933,33 triliun, dengan realisasi Rp597,06 triliun (64%).

"BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam PC-PEN seperti pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, penyusunan regulasi penanganan Covid-19, pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, serta kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PC-PEN," tandasnya.

Pemeriksaan tematik atas PC-PEN dilaksanakan pada 241 objek pemeriksaan.

BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai, karena: Pertama, alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan.

Kedua, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya efektif.

Agung mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 2020, BPK telah menyampaikan 596.229 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp269,36 triliun.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak 450.797 atau 75,6% rekomendasi sebesar Rp137,38 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Sedangkan, 104.749 atau 17,6% rekomendasi sebesar Rp100,15 triliun telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi.

Lalu, 34.617 atau 5,8% rekomendasi sebesar Rp13,84 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 6.066 rekomendasi atau 1% sebesar Rp17,99 triliun tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan-alasan yang sah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rabu Dinihari, Merapi Luncurkan Guguran Lava Pijar Sejauh 1,5 Km

BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau siaga.

NASIONAL | 23 Juni 2021

Kementerian ATR/BPN Sosialisasi NSPK untuk Benahi Masalah Pertanahan

Menurut Shafik, hingga kini banyak ditemukan persoalan seputar tata ruang dan pertanahan di Indonesia.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kak Seto Apresiasi Sikap Tegas Gibran terhadap Perusak Makam di Solo

Kak Seto mendukung langkah pemda setempat untuk menyelidiki dan memproses secara hukum para pelanggar hukum.

NASIONAL | 22 Juni 2021

PP Muhammadiyah Minta Kasus Perusakan Makam di Solo Tidak Ditanggapi Berlebihan

Karena pelaku masih anak-anak, bisa jadi hal itu hanyalah tindakan spontan.

NASIONAL | 22 Juni 2021

Aktivis Medsos: Kritik Merupakan Hal yang Sangat Penting

Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk menghambat penyebaran provokasi di dunia maya pada Mei 2020 lalu.

NASIONAL | 22 Juni 2021

BKN Tak Miliki Data Hasil TWK yang Diminta Pegawai KPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengaku pihaknya sudah tidak memiliki data hasil asesmen TWK para pegawai KPK

NASIONAL | 22 Juni 2021

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Berpihak kepada Musisi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 terkait Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik berpihak kepada musisi sepenuhnya.

NASIONAL | 22 Juni 2021

BKN: Ide TWK Muncul dari Diskusi Bersama

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, TWK yang dijalani pegawai KPK merupakan hasil dari keputusan bersama

NASIONAL | 22 Juni 2021

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal

Pengacara senior Muhammad Assegaf meninggal dunia

NASIONAL | 22 Juni 2021

Kepala BKN Mengaku Sudah Jelaskan ke Komnas HAM Soal TWK Pegawai KPK

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengeklaim telah membeberkan peran BKN dalam proses pelaksanaan TWK pegawai KPK kepada Komnas HAM

NASIONAL | 22 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS