Pakar Tata Negara: Jokowi Pastikan Riset Berlandaskan Pancasila
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar Tata Negara: Jokowi Pastikan Riset Berlandaskan Pancasila

Jumat, 15 Oktober 2021 | 17:20 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono berpendapat, penetapan dan pelantikan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memedomani hukum yang berlaku. Semua pihak harus menghormati kebijakan hukum Presiden Jokowi memastikan riset Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Bayu, keputusan Presiden Jokowi itu sesuai dengan UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Keberadaan Keputusan Presiden 45/2021 tentang keanggotaan dewan pengarah BRIN telah mendasarkan kepada syarat sahnya suatu keputusan yang dibuat oleh badan/pejabat pemerintahan," ujar Bayu dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

Dia menjelaskan, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan di Pasal 9 menyebutkan setiap keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Kata Bayu, Keppres tentang keanggotaan dewan pengarah BRIN telah memenuhi ketentuan syarat sahnya suatu keputusan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Ada sejumlah alasannya.

Pertama, dasar kewenangan Presiden menetapkan dewan pengarah BRIN sekaligus personil-personil yang ada di dalamnya adalah ketentuan Pasal 7 Perpres BRIN sebagai pelaksanaan dari Pasal 48 ayat (3) UU Sisnas Iptek yang mendelegasikan pengaturan mengenai BRIN diatur lebih lanjut dengan Perpres.

Kedua, mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Presiden dalam menetapkan ketua dewan pengarah BRIN ex-officio berasal dari unsur dewan pengarah BPIP adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perpres BRIN.

Kata Bayu, perlu dipahami bahwa sebagai norma hukum yang sifatnya umum, maka Pasal 7 ayat (2) Perpres BRIN berlakunya tidak terkait dengan figur atau individu tertentu yang ada saat ini.

Hal ini karena ketentuan dalam Pasal 7 Perpres BRIN tidak hanya berlaku untuk masa sekarang namun berlaku terus menerus ke depannya.

"Artinya siapapun figur/individu yang 10 atau 15 tahun ke depan menjadi dewan pengarah BPIP maka secara ex officio, karena jabatan, dapat menjadi ketua dewan pengarah BRIN. Apalagi di Pasal 60 Perpres BRIN sendiri telah diatur pembatasan masa jabatan untuk dapat menjadi dewan pengarah, yang konsekuensinya terjamin ada proses regenerasi Dewan Pengarah BRIN," urainya.

Lebih lanjut, dia menilai kebijakan presiden terkait ketua dewan pengarah BRIN merupakan kebijakan hukum terbuka yang berdasarkan penafsiran sistematis atas teks peraturan perundang-undangan. Dan hal ini dapat dibenarkan.

Kebijakan Presiden ini tidak lepas dari cara Presiden menafsirkan ketentuan Pasal 5 UU Sisnas Iptek yang menyatakan 'Iptek berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.'

"Dengan demikian pilihan kebijakan presiden yang menginginkan ada keterkaitan dan koherensi erat antara BRIN dengan BPIP dalam bentuk ketua dewan pengarah BRIN berasal dari unsur dewan pengarah BPIP agar supaya tujuan riset dan inovasi nasional mendasarkan pada ideologi Pancasila, merupakan pilihan kebijakan yang punya dasar hukum," bebernya.

"Sehingga kebijakan hukum terbuka semacam ini memiliki keabsahan dan patut untuk dihormati," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Perluas Pelayanan di Sumut, PPI Ikut KIM Investment Expo

Untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan di Sumut, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PPI berpartisipasi dalam KIM Investment Expo 2021.

NASIONAL | 28 November 2021

Banjir Rendam 4 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bencana banjir menerjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan.

NASIONAL | 28 November 2021

Tangani Tindak Pidana Korupsi Berorientasi Perbaikan Sistem

Jaksa Agung Burhanuddin mengajak jajarannya mengubah cara berpikir terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan turut berorientasi pada perbaikan sistem.

NASIONAL | 28 November 2021

Kampanye #BUMNHijaukanIndonesia Targetkan 111.000 Pohon

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penanaman dan donasi pohon untuk mendukung kampanye #BUMNHijaukanIndonesia

NASIONAL | 28 November 2021

Pentolan KKB Demius Magayang Terlibat Serentetan Pembunuhan

Demius Magayang merupakan salah satu komandan operasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

NASIONAL | 28 November 2021

Melalui Reforma Agraria, Bersama Hidupkan Perekonomian Bali

Diperlukan solusi untuk terus menghidupkan perekonomian di Bali, salah satunya dengan program Reforma Agraria melalui penataan akses.

NASIONAL | 28 November 2021

Optimalkan Pelayanan, PT BIMA Resmikan Grha Indraprasta

Guna mengoptimalkan pelayanan, PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) melakukan grand launching Grha Indraprasta.

NASIONAL | 28 November 2021

Tangkap Pentolan KKB, Satgas Sita Senpi Rakitan dan Peluru

Tim gabungan berhasil membekuk pentolan KKB Papua dan menyita barang bukti satu pucuk senjata api laras pendek rakitan dan delapan butir peluru.

NASIONAL | 28 November 2021

SGM Eksplor dan Alfamart Dukung Akses Pendidikan

SGM Eksplor bekerja sama dengan Alfamart mendukung akses pendidikan di Indonesia melalui program “SGM Eksplor Apresiasi Guru Bersama Alfamart”.

NASIONAL | 28 November 2021

Kronologi Satgas Nemangkawi Bekuk Pentolan KKB

Satgas Nemangkawi dan Polres Yahukimo, membekuk pentolan kelompok kriminal bersenjata KKB Demius Magayang alias Temius Magayang, di Jalan Gunung, Distrik Dekai.

NASIONAL | 28 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Anggota DPR Nilai Perbaikan UU Cipta Kerja Cukup 2 Tahun

Anggota DPR Nilai Perbaikan UU Cipta Kerja Cukup 2 Tahun

POLITIK | 52 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings