Berita Bayu Dwi Anggono Terbaru Hari Ini

Pakar Tata Negara: Jokowi Pastikan Riset Berlandaskan Pancasila

Semua pihak harus menghormati kebijakan hukum Presiden Jokowi memastikan riset Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila

NASIONAL 15 Okt 2021 | 17:23 WIB

PA GMNI: Banyak Regulasi Tidak Selaras dengan Tujuan Negara

PA GMNI menyoroti banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan tujuan negara.

NUSANTARA 30 Apr 2021 | 23:36 WIB

Pengamat: RUU PIP Menjadi Payung Hukum BPIP Perkuat Pancasila

Sangat penting memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila.

NEWS 9 Jul 2020 | 13:38 WIB

Putusan MA yang Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Final dan Mengikat

Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, putusan uji materi MA itu bersifat final dan mengikat.

NEWS 9 Mar 2020 | 19:50 WIB

Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

Anak-anak yang terpaksa mengikuti orangtuanya bergabung dengan ISIS belum tentu kehilangan kewarganegaraan.

NEWS 12 Feb 2020 | 10:18 WIB

Pilkada Asimetris Butuh Kajian Mendalam

Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan untuk menerapkan pilkada asimetris di sejumlah wilayah

NEWS 24 Des 2019 | 00:22 WIB

Pemerintah Diminta Kaji Mendalam Pilkada Asimetris

Pemerintah diminta mengkaji secara mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan untuk menerapkan pilkada asimetris di sejumlah wilayah, seperti Papua

NEWS 20 Des 2019 | 13:19 WIB

Begini Penjelasan Pakar soal Pusat Legislasi Nasional

\"Posisi lembaga ini harus berada di sekitar istana dan lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada presiden.\"

NEWS 2 Nov 2019 | 11:59 WIB

Pengangkatan 12 Wamen Dinilai Terburu-buru

Pengangkatan Wamen di awal masa jabatan kabinet juga tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

NEWS 28 Okt 2019 | 09:43 WIB

Banyak PR yang Harus Diselesaikan DPR Periode 2019-2024

\"Jika sejak awal menekankan pada kualitas dan bukan kuantitas seharusnya jumlah RUU yang ada dalam Prolegnas tidak perlu sebesar itu,\" katanya.

NEWS 1 Okt 2019 | 12:52 WIB

Menkumham Sebut UU Pemindahan Ibu Kota Dibahas DPR 2019-2024

Pemerintah akan menyodorkan revisi UU atau pembentukan UU baru berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota ini kepada DPR periode 2019-2024

NEWS 3 Sep 2019 | 21:46 WIB

Gagasan Hadirnya Kembali Haluan Negara Layak Dipertimbangkan

\"Saat ini haluan negara tersebut hilang dari sistem ketatanegaraan kita sehingga arah pembangunan nasional untuk jangka panjang tidak jelas,\" kata Bayu.

NEWS 12 Aug 2019 | 16:16 WIB

Pansel Capim KPK Dinilai Belum Jawab Keraguan Publik

Pakar Hukum Tata Negara Bayu Dwi Anggono menilai panitia seleksi calon pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) belum mampu menjawab keraguan publik.

NEWS 1 Aug 2019 | 20:29 WIB

Pimpinan MPR Harus Politisi Negarawan

Partai yang meraih suara terbanyak tentunya lebih banyak dipercaya oleh masyarakat dibandingkan partai lainnya.

NEWS 30 Jul 2019 | 20:19 WIB

Pakar Ungkap Alasan Posisi Ketua MPR Jadi Rebutan Parpol

Sejumlah kewenangan yang masih dimiliki MPR dan memiliki arti penting bagi jalannya demokrasi dan konstelasi politik di Indonesia.

NEWS 26 Jul 2019 | 06:58 WIB

Oposisi di DPR Tak Dikenal Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Dwi Anggono mengatakan, istilah oposisi di Parlemen tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan

NEWS 2 Jul 2019 | 12:37 WIB