Budayakan Pancasila, Masyarakat Butuh Keteladanan Elite Politik

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, masyarakat membutuhkan keteladanan untuk mempraktikkan dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurutnya, para elite politik sudah seharusnya memberikan keteladanan kepada masyarakat.

"Pancasila itu butuh keteladanan. Masyarakat agar kemudian bisa mempraktikkan membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan berbangsa butuh keteladanan. Siapa keteladanan itu? Ya pemimpin-pemimpin politik kita. Pemimpin partai, ormas, tokoh masyarakat dan sebagainya," kata Bayu, kepada Beritasatu.com, Jumat (31/5/2019).

Dikatakan, elite politik saat ini masih menganggap demokrasi pemilu hanya soal menang dan kalah. Hal ini membuat masyarakat terus bergemuruh lantaran melihat contoh yang diberikan para pemimpinnya. Padahal, Bayu menegaskan, demokrasi bukanlah soal menang dan kalah. Lebih dari itu, demokrasi seharusnya mengutamakan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, setelah rutinitas pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali, sudah seharusnya rekonsiliasi dilakukan para elite politik dan kembali bergotong royong membangun bangsa dan negara.

"Ke depan, kembali diingatkan bahwa pemilu 5 tahun itu proses biasa. Pasca-pemilu harus ada Rekonsiliasi, gotong royong lagi. Pancasila tidak menghendaki penyelenggaraan negara itu oleh satu kelompok. Menang kalah itu gak ada. Yang menang ambil semua itu nggak ada. Yang kalah juga harus menghormati pilihan masyarakat dan idak kemudian menganggap kekalahan itu segalanya. Jadi itu dulu, keteladanan elite dalam memahami demokrasi bukan soal menang kalah harus dikedepankan. Hari ini elite kita menang kalah sangat prosedural, bukan substansi dari demokrasi itu sendiri. Keselamatan masyarakat, termasuk sandang pangan, kesejahteraan, keamanan, ketertiban rakyat lah yang diutamakan," kata Bayu.

Untuk itu, Bayu memandang peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2019 menjadi momentum yang baik untuk merefleksikan kembali pelaksanaan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini mengingat perjalanan bangsa Indonesia saat ini dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

"Karena semuanya ada jawabannya di Pancasila," katanya.

Bayu mencontohkan mengenai persoalan demokrasi dan politik identitas. Menurut Bayu, politik identitas tidak kompatibel dengan demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia. Hal ini lantaran menurut Pancasila, demokrasi di Indonesia itu mempersatukan segala aliran, golongan yang ada di masyarakat.

"Bukan kemudian justru menunjukkan kembali identitas golongan-golongan tertentu," katanya.

Selain itu, Bayu juga menyoroti mengenai adanya keinginan pihak tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Ditegaskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara itu sudah final karena dia dibentuk pertama kali oleh pendiri bangsa Indonesia.

"Pancasila itu adalah konsensus seluruh pendiri bangsa pada saat pertama kali Indonesia didirikan. Yang itu sudah merepresentasikan aliran golongan politik, golongan agama termasuk kesatuan wilayah," katanya.

Untuk itu, Bayu menekankan, tidak boleh ada pandangan untuk mengganti ideologi Pancasila atau belakangan muncul ide-ide adanya wilayah yang memisahkan diri. Ditegaskan, ide-ide semacam itu jelas bertentangan dengan konsensus awal para pendiri bangsa.

"Itu akan bertentangan dengan konsensus awal para pendiri bangsa. Pancasila hanya bisa diganti kalau Indonesia bubar. Indonesia bubar, bentuk suatu negara baru, ada konsensus baru," katanya.

Bayu menyatakan, Pancasila bukanlah Undang-undang Dasar atau Undang-undang yang bisa diganti setiap saat. Posisi Pancasila di atas UUD, yang disebut dengan norma dasar bernegara atau dasar bernegara. Untuk itu, Pancasila hanya bisa diganti jika Indonesia bubar dan negara yang baru dibentuk memiliki konsensus baru.

"Itu yang membedakan Pancasila dengan UUD dan UU. Karena dia dibentuk pertama kali oleh para pendiri bangsa melalui BPUPKI. Sehingga tidak relevan untuk kemudian berbicara lagi soal Pancasila sebagai ideologi akan diganti dengan ideologi lain," katanya.

Selain itu, Bayu mengatakan, Pancasila tidak bisa dipertentangkan dengan agama. Menurutnya, agama berkaitan dengan relasi antara pemeluk agama dengan Tuhan, sementara Pancasila terkait kehidupan berbangsa dan bernegara dimana seluruh golongan, agama, dan lainnya hidup dalam bumi Indonesia.

"Itu sudah tuntas ketika BPUPKI menyepakati itu," tegasnya.