ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Soal IKN, AHY: Menunda Proyek Strategis Nasional Bukan Hal Tabu

Jumat, 16 September 2022 | 17:28 WIB
YP
FS
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: FFS
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan arahan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022 di di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis 15 September 2022.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan arahan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2022 di di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis 15 September 2022. (BeritaSatuPhoto/Joanito De Saojoao)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan menunda proyek strategis nasional bukanlah hal yang tabu. Untuk itu, AHY berharap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tidak memaksakan proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan di tengah situasi seperti saat ini.

"Menunda pembangunan proyek nasional strategis, bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek ini dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat," ujar AHY saat menyampaikan pidato politik dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, (16/9/2022).

Pada dasarnya, kata AHY, Partai Demokrat setuju dengan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Hal ini mengingat kondisi Jakarta yang sudah tidak ideal lagi sebagai ibu kota. Menurut dia, pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga dimungkinkan.

"Catatan Demokrat adalah, IKN tersebut harus dikonsepkan, direncanakan, dan dipersiapkan dengan baik. Kalau tidak, maka bisa gagal pembangunannya," tandas AHY.

ADVERTISEMENT

Menurut AHY, pemerintah harus memikirkan, timing dan jangka waktu pembangunannya. Dia menilai di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup dan timing-nya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara.

"Begitu juga, pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini, telah diputuskan, adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN. Triliunan rupiah. Padahal pada awalnya, pemerintah berjanji, tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Nilai proyeknya pun, semakin membengkak, dari skema perhitungan awal," ungkap dia.

Lebih lanjut, AHY mengatakan Partai Demokrat menyarankan perlunya perencanaan yang matang dalam membangun megaproyek. Dengan demikian, megaproyek tersebut tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa sangat merugikan keuangan negara, dan memberatkan pemerintah sendiri.

"Indonesia tentu, tidak boleh terus menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana, jika megaproyek itu didanai dari utang. Utang ini, justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi, kita tengah menghadapi krisis, dan tekanan ekonomi yang berat," kata AHY.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

Pemerintah Kaji 15 Segmen Giant Sea Wall Pantura

Pemerintah Kaji 15 Segmen Giant Sea Wall Pantura

EKONOMI
Pemerintah Bakal Benahi 76 Pelintasan Seusai Kecelakaan KRL Bekasi

Pemerintah Bakal Benahi 76 Pelintasan Seusai Kecelakaan KRL Bekasi

NASIONAL
AHY: Giant Sea Wall Bisa Selamatkan Puluhan Juta Warga di Pantura

AHY: Giant Sea Wall Bisa Selamatkan Puluhan Juta Warga di Pantura

NASIONAL
Menghadap Prabowo, AHY Lapor Tanggul Laut hingga Rehab Rekon Sumatera

Menghadap Prabowo, AHY Lapor Tanggul Laut hingga Rehab Rekon Sumatera

NASIONAL
AHY Wanti-wanti Kerugian Rp 6.396 T Jika Giant Sea Wall Tertunda

AHY Wanti-wanti Kerugian Rp 6.396 T Jika Giant Sea Wall Tertunda

EKONOMI
Kecelakaan di Jalur Kereta, Pemerintah Perkuat Keamanan di Pelintasan

Kecelakaan di Jalur Kereta, Pemerintah Perkuat Keamanan di Pelintasan

EKONOMI

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon