Pengamat Sebut Wacana Duet Prabowo-Jokowi Bentuk Keputusasaan

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana duet pasangan Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai pasangan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024 yang dimunculkan Partai Gerindra, dinilai sebagai bentuk keputusasaan dan ketidakberdayaan untuk meyakinkan masyarakat untuk mendukung wacana presiden 3 periode.

Hal itu disampaikan Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

"Wacana duet Prabowo-Jokowi pada pilpres 2024 merupakan bentuk model keputusasaan, harapan dan ketidakberdayaan menyakinkan masyarakat untuk mendukung wacana presiden Jokowi untuk tiga periode yang mendapat perlawanan keras dari rakyat sipil untuk menolak dengan tegas wacana tersebut," kata Pangi Syarwi Chaniago.

Menurut Pangi, munculnya wacana duet tersebut dilakukan untuk "testing the water" dan mencari alternatif model lain agar Presiden Jokowi tetap berkuasa. Hal ini dilakukan karena kaum oligarki belum siap untuk meninggalkan kekuasaan mereka ketika Jokowi tak lagi menjadi presiden.

"Mungkin kaum oligarki yang sedang menikmati kue kekuasaan belum siap pesta mereka segera usai, kemudian wacana ini menjadi santer pembicaraan atau percakapan ruang publik atau masyarakat, lalu melihat sejauhmana respon masyarakat dengan narasi duel maut tersebut," jelas Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi mengingatkan dari basis segmen pemilih, Prabowo dan Jokowi mereka juga berbeda ceruknya. Logika sederhananya, bagaimana menyatukan basis dukungan mereka yang dulu sempat terbelah.

"Bahkan polarisasi dan keterbelahannya menyebabkan luka yang cukup menganga, bipolar antara pendukung kampret dan cebong, mengingatkan kita kembali soal Pilpres 2019 adalah pemilu paling buruk dalam sejarah Indonesia," ungkap Pangi Syarwi Chaniago.

Baca Juga: Pemilu 2024, Anies dan Ganjar Berpeluang Dilirik Pemilih Muda

"Bagaimana buzzer, influencer berhasil membuat kita sebagai bangsa terbelah, hanya karena urusan pemilu agenda rutinitas 5 tahunan," lanjutnya lagi.

Diungkapkannya, konsekuensi dari Pilpres 2019 dengan adanya kampres dan cebong telah menimbulkan dampak kerusakan nyata terhadap tatanan politik kebangsaan Indonesia.

"Menggoreng politik identitas dijadikan sebagai komoditas politik dan polarisasi isu yang terbukti merobek tenun kebangsaan Indonesia raya," tegas Pangi Syarwi Chaniago.