BSSN Ungkap Anggaran 2023 Hanya Terpenuhi 14% dari Kebutuhan

Jakarta, Beritasatu.com - Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2023 belum terpenuhi secara optimal sesuai dengan rencana strategis (renstra) BSSN. Dari kebutuhan anggaran BSSN 2023 yang tertuang dalam renstra, hanya terpenuhi 14 persen. Padahal, serangan siber semakin marak terjadi di Indonesia.

"Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang pagu anggaran belanja K/L (Kementerian/Lembaga) tahun 2023, total anggaran BSSN adalah sebesar Rp 624.371.483.000, dengan demikian yang terpenuhi hanya 14 persen dari rencana kebutuhan anggaran BSSN tahun 2023 dalam Renstra sebesar Rp 4.528.174.619.000," ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam rapat kerja (Raker) Komisi I DPR di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Hinsa mengakui keterbatasan anggaran tersebut akan membuat penanganan keamanan siber nasional tidak akan optimal. "Keterbatasan menyebabkan prioritas nasional dan prioritas lembaga BSSN dan keamanan siber belum dapat maksimal, sehingga berpotensi terhadap keamanan siber Indonesia. BSSN tetap akan mengoptimalkan dukungan angaran dan sumber daya BSSN yang ada, serta melakukan mitigasi resiko keamanan siber," ungkap Hinsa.

Hinsa mengatakan anggaran BSSN tahun 2023 tersebut dialokasikan untuk dua program, yakni program dukungan manajemen badan siber dan sandi sebesar Rp 470.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi dialokasikan sebesar Rp 217.224.610.000.

Program dukungan manajemen badan siber dan sandi meliputi kebutuhan antara lain belanja operasional yang mencakup operasional pegawai sebesar Rp 248.800.596.000 dan operasional perkantoran sebesar Rp 111.836.179.000 untuk biaya listrik, air, pemeliharaan gedung dan lain-lain. Sementara belanja non-operasional sebesar Rp 46.510.098.000 alokasi tersebut untuk pelaksanaan tugas dan fungsi rutin dalam mendukung manajemen organisasi.

Hinsa juga mengungkapkan kegiatan RKP BSSN pada 2023 dengan alokasi sebesar Rp 12.296.385.000 dengan lima kegiatan. Pertama, masing-masing pengembangan SDM di bidang keamanan siber K/L dan daerah sebesar Rp 2.236.574.000 dengan target output 225 orang untuk para pengelola keamanan siber dan sandi, serta pengelola computer security insiden response team.

Kedua, peningkatan kompetensi SDM pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) K/L dan daerah sebesar Rp1.067.750.000 dengan output 100 orang SDM para pengelola SPBE K/L dan daerah yang tersertifikasi.

Ketiga, anggaran kerja sama regional dan bilateral bidang keamanan siber sebesar Rp 1.591.051.000 miliar. Keempat, anggaran pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah pusat yang teregistrasi sebesar Rp 4.894.770.000 dengan target output 31 lembaga.

Kelima, pembentukan tim tanggap insiden siber pada sektor pemerintah daerah yang teregistrasi dengan anggaran sebesar Rp 2.506.330.000.

Selain itu, BSSN juga akan melaksanakan kegiatan prioritas pada 2023 dengan anggaran sebesar Rp 204.928.225.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah kegiatan, yakni perumusan regulasi keamanan dan sandi sebesar Rp12.583.490.000; penyelenggaraan operasi keamanan siber dan sandi sebesar Rp128.505.008.000; peningkatan kapasitas stakeholder di bidang keamanan siber dan sandi yang meliputi pemerintahan dan sektor infrastruktur informasi vital sebesar Rp 17.647.791.000; dan pengembangan SDM di bidang keamanan siner sebesar Rp 46.191.930.000.