Komisi II DPR Nilai Isu Kades 9 Tahun Tak Terkait Masa Jabatan Presiden

Jakarta, Beritasatu.com - Isu mengenai perpanjangan masa jabatan kades atau kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun tengah mencuat di publik. Mengenai hal itu, Komisi II DPR menilai isu tersebut tidak terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat bergulir beberapa waktu lalu.

"Saya kira enggak ada hubungannya (perpanjangan masa jabatan kades dengan perpanjangan masa jabatan presiden)," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Tamarin Hotel, Jakarta, Senin (23/1/2023).

Doli menerangkan, kedua isu tersebut tak memiliki kaitan sama sekali. Hal itu mengingat, pengaturan masa jabatan presiden diatur dalam UUD 1945, sedangkan untuk kades diatur dalam undang-undang (UU) biasa.

Dikatakan Doli, perubahan perpanjangan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun hanya memerlukan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Lain halnya dengan masa jabatan presiden yang mesti melalui amandemen UUD 1945 dulu jika hendak dilakukan perubahan.

"Jadi saya kira enggak ada kaitan, jauh," ujar Doli.

Perlu diketahui, ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Kades Indonesia Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023). Mereka menuntut perubahan masa jabatan yang semula enam tahun menjadi sembilan tahun.

Ada beberapa tuntutan yang dibawa para perangkat desa dan kepala desa, yakni meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2020 yang berkaitan dengan keuangan negara dan minta dikembalikan lagi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Selain itu, mereka juga meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Pasal 39 yang menyebutkan masa jabatan kades dari enam tahan menjadi sembilan tahun selama satu kali jabatan, serta bebas untuk mencalonkan kembali menjadi kades dalam pilkades.