Tekan Presiden, Ribuan Kades Duduki Jakarta

"Kami akan bertahan seminggu di Jakarta. Kami tak akan keluar Jakarta sebelum Presiden teken ampres itu. Atau pilihan lainnya, DPR mengambil alih inisiatif pembuatan draf RUU Desa."
 
Pemerintah harus siap-siap mendapat keluhan dari jutaan masyarakat pedesaan di Indonesia. Pasalnya, hari ini, ribuan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera membahas RUU Pemerintah Desa.

"Kami akan bertahan seminggu di Jakarta. Kami tak akan keluar Jakarta sebelum Presiden teken ampres itu. Atau pilihan lainnya, DPR mengambil alih inisiatif pembuatan draf RUU Desa," kata Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso.

Guna memuluskan aksi, jelas Sudir, pihaknya akan menemui pimpinan DPR dan pimpinan sembilan. "Bagi fraksi yang tak memberi dukungan atas RUU ini, akan kami boikot pada pemilu nanti," tegasnya.

Tak cuma itu, Sudir juga meminta ijin kepada pimpinan dewan, agar meminjamkan salah satu ruangan di gedung DPR. "Kami tak punya uang untuk menginap di hotel. Gedung DPR adalah rumah rakyat. Mohon kami diijinkan menginap di sini," ujar Sudir.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mengatakan pihaknya segera mengkomunikasikan permintaan para kepala desa ini kepada pejabat pemerintah dan partai politik yang ada.
 
"Hari ini, kami akan mengirimkan surat kedua berisi desakan kepada Presiden agar mempercepat RUU Pemerintahan Desa ini," kata Priyo.
 
"Kalau ini tak diterima, itu namanya kebangetan. Tetapi saya tahu  bagaimana itikad baik Istana, saya yakin anda takkan sia-sia berada di sini," lanjutnya.
 
Hingga kini, aksi ribuan kades masih berlanjut. Unjuk rasa juga melumpuhkan akses jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.