Mayoritas Masyarakat Minta SBY Tarik RUU Pilkada

Jakarta - Masyarakat mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik kembali RUU Pilkada yang berisikan penghapusan Pilkada Langsung. Harapan itu karena SBY pernah menarik pembahasan RUU KUHAP karena besarnya penolakan dari masyarakat.

"Sebanyak 74,04 persen berharap presiden SBY dapat menarik kembali RUU yang saat ini sedang di bahas di DPR. Pengalaman sebelumnya, SBY pernah menarik RUU KUHAP karena adanya resistensi yang besar terhadap RUU tersebut. Resistensi yang besar terhadap RUU KUHAP datang dari publik dan kalangan civil society," kata peneliti dari LSI Adrian Sopa saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/9).

Survei dilakukan 14-16 September 2014 melalui quick poll dengan menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden mencapai 1.200 orang dengan tingkat kesalahan (margin of error) 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.

Adrian menjelaskan, publik berharap SBY melalui Partai Demokrat menjadi motor utama mempertahankan hak politik masyarakat untuk memilih secara langsung.

Hasil survei menunjukkan 76,90 persen masyarakat setuju Partai Demokrat harus kembali mendukung Pilkada langsung. Dengan kekuatan Partai Demokrat sebagai peraih kursi terbanyak di DPR yaitu 26,79 persen maka jika bergabung dengan partai-partai yang lebih dulu mendukung pilkada langsung, secara matematis voting di DPR akan dimenangkan oleh koalisi pendukung pilkada langsung.

"Partai yang telah mendukung pilkada langsung adalah PDIP (16,96 persen), PKB (4,82 persen), dan Partai Hanura (3, 21 persen). Perolehan kursi ketiga partai ini baru mencapai 25 persen. Jika ditambah dengan dukungan penuh partai Demokrat maka perolehan dukungan dari partai pendukung pilkada langsung mencapai 51,79 persen," jelasnya.