Presiden Jokowi Tidak Perlu Campuri Kisruh Politik di DPR

Jakarta - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai Presiden Joko Widodo tidak perlu turun tangan untuk menyelesaikan kisruh politik yang terjadi di DPR. Menurutnya, kisruh yang terjadi di parlemen bisa diselesaikan oleh para pimpinan partai.

"Saya kira tidak perlu. Presiden tidak perlu mencampur dinamika yang terjadi di internal DPR karena itu adalah domain dari DPR. Saya kira yang perlu turun tangan adalah para pimpinan partai politik supaya mereka segera duduk bersama dan membahas bagaimana rekonsialisi politik itu berjalan sampai di tingkat bawah,"ujar Nico di Jakarta pada Sabtu (01/11).

Menurutnya, pimpinan partai politik yang paling pantas dan strategis untuk menyelesaikan kisruh di DPR yang sudah terbelah dalam dualisme kepemimpinan, yakni pimpinan dipilih secara voting beberapa bulan yang didominasi fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Pimpinan partai politik dan para elitenya perlu bertemu agar kisruh ini bisa selesai. Mereka harus bisa meyakinkan para anggotanya untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat,"katanya.

Selain itu, Nico berharap KMP dan KIH perlu merevisi UU MD3 yang menjadi pemicu kekacauan di parlemen sekarang ini. KIH juga, menurutnya perlu kebesaran hati untuk menerima putusan KMP yang hendak menyapu bersih pimpinan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR.

"KIH tidak perlu takut bahwa KMP yang akan menjadi oposisi akan menggulingkan pemerintahan Jokowi-JK,"tandasnya.

Dia mengungkapkan bahwa jika kisruh ini terus berlanjut, maka koordinasi kegiatan di DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya akan mandek. Koordinasi DPR dalam membuat legislasi, pengawasan dan penganggaran akan sulit.

"Tentunya, ini juga akan mempersulit langkah pemerintah karena DPR tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya,"katanya.

Dampak politik dari kisruh KMP dan KIH di parlemen, menurutnya, adalah citra DPR akan semakin buruk.

"Kisruh di parlemen akan membuat citra DPR semakin buruk yang sebelumnya sudah dinilai kinerjanya buruk dan renda serta banyak melakukan korupsi," tandasnya.