Setara Institute: Ubah Pola Pembinaan dan Tingkatkan Kesejahteraan Personel TNI-Polri

Sabtu, 29 November 2014 | 02:01 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: JAS

URL berhasil di salin.

Personel Polisi Militer TNI AD meminta masyarakat tidak beraktivitas di sekitar Mako Brimobda Kepri dan pertokoan di Jalan Raya Tembesi, Batam, Rabu (19/11). Suasana mencekam terlihat di Mako Brimob, menyusul penyerangan oleh sejumlah orang tidak dikenal yang belum diketahui penyebabnya namun suara tembakan masih terdengar hingga malam hari. (Antara/Joko Sulistyo)

Jakarta - Ketegangan antara TNI-Polri sudah berulang kali terjadi. Keberulangan ini terjadi karena kepemimpinan di tubuh masing-masing institusi TNI-Polri, tidak pernah sungguh-sungguh mengatasi pola pembinaan dan peningkatan kesejahteraan.

Hal ini disampaikan Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dalam keterangan persnya kepada Beritasatu.com pada Jumat (28/11).

"Dua isu utama itu (pola pembinaan dan peningkatan kesejahteraan) yang selama ini menjadi penyebab di balik ketegangan dan bentrok antara TNI-Polri," kata Ismail.

Dia mengungkapkan selama ini, penanganan karitatif seperti "gendong-gendongan", temu pemimpin, peragaan kerukunan di tingkat elite, tidak pernah memberikan efek apa-apa bagi harmoni dua institusi itu.

"Karena bukan di situ akar soalnya," tegasnya.

Menurut Ismail kesenjangan pendapatan antara TNI-Polri adalah penyebab dua pihak sering bertikai, karena berebut menjalankan bisnis keamanan. Sementara pembinaan sebagai aparatur negara, lanjutnya tidak cukup menjadi obat penenang bagi TNI-Polri untuk mencetak aparatur yang berintegritas.

"Pembinaan selama ini ditujukan untuk memupuk kepatuhan buta pada pemimpin masing-masing di setiap jenjang jabatan. Inilah yang membuat aparat berlomba memberikan setoran sebagai biaya perlindungan," jelas Ismail.

Dia mengungkapkan kunci utamanya adalah ubah pola pembinaan yang profesional dan berintegritas serta meningkatkan kesejahteraan.

Ismail juga mengkritik usulan latihan bersama TNI dan Polri dalam rangka memberikan pendidikan kepemimpinan. Menurutnya langkah tersebut adalah rencana keliru karena bentuk carater sembunyi untuk kembali menarik Polri ke tubuh militer.

"Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena banyak agenda yang menyusup di balik kerengangan ini, termasuk usulan Menhan RI, Ryamizard Riyacudu untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian," tegasnya.

Usulan Ryamizard, katanya harus ditolak karena akan melemahkan Polri sebagai institusi penegak hukum dan keamanan.

Gagasan yang menyelinap di balik ketegangan ini juga adalah usulan soal penataan peranan TNI-Polri, di mana Polri bertugas menjaga keamanan dalam negeri dianggap lebih memberikan ruang kebebasan bagi anggota Polri mengendalikan banyak hal, termasuk security business. Sedangkan tugas pertahanan dianggap tidak membawa keuntungan banyak bagi TNI.

"Usulan penyatuan kembali TNI dan Polri juga selalu muncul dan ini harus ditentang," tandasnya.