Badrodin Diminta Bangun Soliditas Internal Polri

Jakarta - Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti menjadi Kapolri pada Jumat (17/4). Publik pun menyambut positif pelantikan tersebut. Pasalnya kekosongan jabatan Kapolri selama kurang lebih tiga bulan terakhir harus diakui telah menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat serta kurang optimalnya agenda penegakan hukum oleh kepolisian.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengharapkan Kapolri baru harus segera bekerja.

"Langkah pertama adalah Kapolri harus mengonsolidasikan kekuatan internal setelah polemik pencalonan Budi Gunawan dan pembatalan pelantikannya telah berdampak pada soliditas internal Polri," ujar Bayu saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (17/4).

Setelah Polri solid kembali, katanya Polri harus bekerja keras menyukseskan agenda nawacita Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) khususnya agenda penegakan hukum yang berkeadilan.

"Dari agenda penegakan hukum berkeadilan dalam nawacita beberapa tugas berat yang menanti Polri adalah penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, sumber daya alam, pajak. Kemudian penindakan illegal logging, illegal fishing, dan illegal minning," paparnya.

Selain itu, tambahnya, Kapolri perlu membangun kerja sama internasional dengan kepolisian di luar negeri untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia seperti perederan narkoba, cyber crime, pencucian uang, dan lain-lain. Begitu pun sebaliknya, mencegah aktivitas ilegal yang dilakukan di Indonesia dan dbawa ke luar negeri seperti perdagangan manusia.

"Kapolri juga perlu memperkuat satuan-satuan tugas yang terlatih dan profesional untuk melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan-kejahatan khusus yang marak terjadi," ucapnya.

Bayu juga mengharapkan Kapolri baru wajib membangun sinergi dengan penegak hukum lainnya terutama kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bidang pemberantasan korupsi. Menurutnya, jika Kapolri baru ingin Polri efektif dalam memberantasan korupsi maka Kapolri harus memastikan dulu internal Polri bebas dari segala macam praktik penyimpangan dan dugaan Korupsi.

"Untuk itu pencegahan perlu dilakukan dengan mengefektifkan pengawasan dan pengendalian di internal Polri," tandasnya.

Lebih lanjut Bayu mengatakan Kapolri baru harus mengefektifkan agenda menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kerja sama dengan masyarakat, katanya harus dilakukan dengan terlebih dahulu terus membangun dan memulihkan kepercayaan publik kepada Polri.

"Untuk itu,Kapolri harus bertindak tegas jika ada penyimpangan yang dilakukan anggota Polri di semua tingkatan, mengingat sekecil apa pun bentuk penyimpangan tersebut jika terus ditoleransi akan dapat menggerus kepercayaan publik ke institusi Polri," pungkasnya.