Kinerja DPR Buruk, Ketua Baleg Minta Posisi DPR Dipahami

Jakarta - Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Sareh Wiyono, menilai perlu ada perubahan cara pandang terhadap penilaian kinerja DPR berdasarkan kuantitas UU yang disahkan. Sehingga pihak-pihak tak hanya menyalahkan DPR bila kinerja legislasi menurun.

"Jangan hanya menilai berdasar jumlah yang dihasilkan namun juga kualitas proses dan kualitas hasil undang-undang," kata Sareh, Senin (11/5).

Pasalnya, lanjut dia, kewenangan penyusunan RUU tidak sepenuhnya berada di tangan DPR, di mana Pemerintah juga memiliki kewenangan tersebut. Dan, jika dilakukan evaluasi yang jujur, hingga hari ini belum satupun RUU usulan pemerintah yang diajukan untuk dibahas bersama DPR.

"Saat ini kewenangan penyusunan RUU tidak sepenuhnya dimiliki oleh Baleg tetapi diserahkan ke masing-masing komisi. Namun demikian, Baleg baru saja menyelesaikan revisi tata tertib DPR. Dalam tatib tersebut memungkinkan pengalihan penyusunan RUU yang mentok atau belum selesai di komisi untuk dialihkan kepada Baleg," jelas Sareh.

Sareh memastikan, di periode masa sidang ini, DPR memiliki beberapa rencana perbaikan terhadap beberapa RUU yang masih belum selesai di periode sebelumnya Di periode saat ini, yang masuk prolegnas sebanyak 160 RUU dan 37 diantaranya masuk prolegnas prioritas 2015. Dibanding periode lalu yang berjumlah 247 RUU, Sareh berharap hal itu dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada kesempatan itu, Sareh mengatakan tak benar bila rendahnya kinerja legislasi disebabkan tak memiliki kpmpetensi membuat UU. Sebab banyak anggota DPR yang memiliki latar belakang cukup dalam hal perundang-undangan. Mantan Hakim Agung RI itu mengatakan, di Baleg DPR sendiri, masih banyak diisi oleh orang-orang lama yang memiliki pengalaman di Baleg sebelumnya.

"Selain itu, kami dilengkapi dengan sistem pendukung diantaranya tenaga ahli, peneliti, serta tenaga perancang yang memiliki kapasitas cukup mumpuni dan dapat menunjang kerja-kerja anggota dewan," ujar Sareh.