Baleg Yakin Pemerintah Akan Setujui Revisi UU Pilkada

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Golkar meyakini pada akhirnya wacana revisi Undang-undang Pilkada ini akan diterima pemerintahan. Dia menekankan kalau pemerintah tetap kukuh menolak, bukan tidak mungkin hak pemerintahan di parlemen dipersulit.

"Bisa jadi kami mempersulit pembahasan RAPBNP 2016. Karena kita sedang berbicara hak DPR dan hak pemerintah," katanya kepada wartawan di ruang rapat Baleg Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/05).

Firman mengatakan urgensi merevisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 itu menjadi penting, bukan demi Partai Golkar atau PPP semata, lebih dari itu demi kelangsungan demokrasi. Dia beralasan, Golkar yang merupakan partai terbesar kedua memiliki banyak pemilih di kabupaten kota. "Kalau ini partai tidak bisa ikut pilkada maka ini merupakan kegagalan dari pemerintah," imbuhnya.

Politikus Golkar itu berharap kepada Presiden Joko Widodo berani mengambil sikap tegas terkait hal ini. Selama ini dia melihat Jokowi tidak memiliki ketegasan seorang pemimpin negara. "Jangan takut pada tekanan politik pengusung," imbuhnya.

Menurutnya pemerintah tidak perlu khawatir bahwa revisi ini akan mengganggu tahapan pilkada. Sebab berdasar pengalaman DPR dalam merevisi Undang-undang MD3, hanya dibutuhkan waktu lima jam untuk menyelesaikannya dari mulai pengesahan pembahasan, pembahasan di panitia khusus, hingga penetapan di rapat paripurna.

Untuk itu kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang selama ini menolak usulan tersebut, sebaiknya berjiwa besar untuk mendukungnya. Toh menurut Firman, sewaktu KIH ingin diikutsertakan dalam kursi kepemimpinan kelengkapan dewan, DPR setuju untuk melakukannya.

"Ini kan belum selesai politik kan dinamis. Saya melihat yang menolak pada akhirnya akan setuju," pungkasnya.