FPI Ditolak Karena Cara-Cara Kekerasannya

Apa yang terjadi di Palangkaraya adalah intoleransi dan penyeragaman atas nama agama dan moralitas bukanlah pilihan masyarakat majemuk Indonesia.

Aksi penolakan warga Palangkaraya atas rencana kegiatan dan kedatangan anggota Front Pembela Islam pada Sabtu (11/2) harus dimaknai secara jernih bahwa sikap tersebut tidak bermakna penolakan terhadap terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi.

"Akan tetapi yang ditolak adalah cara-cara kekerasan dan aksi vigilante yang selama ini  sering dilakukan oleh FPI," demikian dikatakan Ismail Hasani, peneliti dari Setara Instutute, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (12/2).

Apa yang terjadi di Palangkaraya menurut Ismail juga menyiratkan pesan bahwa intoleransi dan penyeragaman atas nama agama dan moralitas yang selama ini diusung FPI bukanlah pilihan masyarakat majemuk Indonesia.

Di samping itu, masyarakat juga frustrasi dengan ketidaktegasan pemerintah dalam menindak aksi radikal dan tidak toleran atas nama agama tertentu, tambahnya.

"Cara warga yang membentengi diri dan menolak FPI sesungguhnya merupakan kekecewaan warga terhadap negara yang selama ini tidak bisa berdiri tegak pada kelompok-kelompok intoleran  yang mengancam kemajemukan bangsa. Juga bentuk kekecewaan atas "kekebalan" hukum dan pembiaran kelompok-kelompok intoleran yang nyata-nyata melakukan aksi kekerasan dan melawan hukum," kata Ismail, yang juga pengajar di UIN Jakarta.

"Penolakan atas FPI jangan sampai menimbulkan ketegangan baru di tengah masyarakat yang semakin segregatif atas dasar etnisitas, agama, dan kewilayahan. Konsolidasi penolakan harus dialamatkan pada aksi-aksi kekerasan dan segala tindakan destruktif lainnya, yang mengikis kewibawaan negara  hukum dan integritas bangsa," pungkasnya.