PDIP Bertanggung Jawab Organisasi Rakyat Wujudkan Trisakti

Yogyakarta - Partai politik (parpol) di Tanah Air harus mulai melakukan kerja pengorganisasian masyarakat dan tidak hanya berhenti pada orientasi kemenangan berpolitik meraih kekuasaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai salah satu partai besar dan kini tengah berkuasa memiliki tanggung jawab untuk mengorganisasi rakyat untuk mewujudkan Trisakti.

Penegasan tersebut disampaikan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogykarta Arie Sudjito saat berbicara di forum diskusi pakar bertema Mewujudkan Trisakti dengan Pembangunan Semesta Berencana untuk Indonesia Raya" di Ruang Sekip, University Centre UGM, Yogyakarta, Senin (4/1).

"Sudah saatnya parpol memiliki peta jalan yang jelas. Lakukan pengorganisasian masyarakat. Rakyat jangan diajak teknokrasi saja," kata Arie. Diskusi itu digelar sebagai rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP 2016, yang puncaknya akan digelar di Jakarta.

Sorotan tajam dari doktor ilmu sosiologi di UGM itu untuk mengingatkan para pengurus parpol agar ke depan lebih aktif mengajak rakyat agar mau terlibat dalam keputusan penting di Indonesia. Selama ini, ujarnya, masyarakat kurang terlibat, karena secara sosial setiap putusan politik kurang partisipasi publik.

Sekarang sudah waktunya tiap keputusan politik bergeser dari elitis menjadi praksis. "Rakyat harus mulai dibiasakan tidak langsung membawa masalah politik ke ranah hukum. Ajak dan beri ruang debat tentang kekuasaan. Kalau ada masalah bukan langsung dibawa menjadi masalah hukum. Politik harus ditandai dengan debat habis-habisan. Sengketa politik harus dibahas dan diberi ruang. Politik jangan sampai teramputasi," katanya.

Arie yang aktif memperjuangkan masalah desa ini menambahkan, dirinya merasakan optimistis terhadap partisipasi publik dalam politik. Itu berdasarkan riset yang pernah dilakukannya.

"Ada partisipasi rakyat dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, hingga pilpres. Memang ada dinamika, beberapa berujung simplifikasi pada aspek hukum. Kita butuh adanya civic education, pendidikan politik yang lebih sentuh masalah dan problema rakyat," katanya.

Selama 32 tahun kepemimpinan Orde Baru, kata Arie, telah membuat kondisi politik di Tanah Air dipenuhi racun yang menjauhkan rakyat dari politik. Oleh karena itu, dibutuhkan proses detoksifikasi racun politik itu.

Ke depan, ujarnya, partai harus memiliki cetak biru berupa manifesto politik yang operasional. PDIP memiliki kesempatan untuk melahirkan kader yang ideologis, yang mampu bekerja di setiap lini. Arie meyakini, secara sosiologi masyarakat Indonesia mempunyai akar kultural untuk melahirkan semangat marhaenisme.

"Saya kira, saat ini pekerjaan pemikir pejuang dan pejuang pemikir masih relevan. Sayangnya, tidak semua pemikir mau organik, bekerja melalui praksis organik. Semua tinggal kemampuan mengelola dan menghilangkan racun masa lalu," katanya.

Bagi dosen yang semasa kuliah aktif di pergerakan mahasiswa itu, ideologi sebenarnya enak "dikunyah". "Kalau sekarang digelorakan Revolusi Mental, jelas membutuhkan corak kepemimpinan yang lebih tegas, pemimpin yang menjalankan demokrasi untuk menyelamatkan ideologi," katanya.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM Andi Sandi menyatakan, dalam politik, hukum sejatinya bisa menjadi jalan untuk pembangunan nasional. Hal sederhana soal taat hukum tidak bisa lagi hanya menjadi materi diskusi dan seminar, melainkan harus dijalankan dalam kehidupan nyata.

Hal  itu bisa dimulai dari hal yang paling dekat, yakni dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. "Pedoman jelas adalah Pancasila dan konstitusi sebagai dasar hukum. Taat pada hukum ini harus menjiwai tindakan politik. Peraturan semestinya dibuat untuk memudahkan kehidupan. Kader partai, khususnya yang duduk di lembaga legistalif, mesti banyak berperan mengawal tujuan pembangunan semesta berencana ini sesuai konstitusi," katanya.

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Prof Wuryadi menambahkan, Proklamator RI Soekarno pernah mengatakan konsep demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Konsep demokrasi yang berasal dari desa di Yogyakarta itu penting dikaji dan dijalankan bersama, jagi bukan demokrasi dengan voting.

"Konsep demokrasi soal mufakat. Inspirasinya adalah pemerintah desa. Ada rembug desa. Saat saya di Kanada, itu dapat inspirasi kembali, yakni rembug desa. Ini menjadi inspirasi yang menghasilkan konsep alternatif dispute resolution. Ini masa depan solusi konflik di dunia," katanya.

Suasana kehidupan rakyat dalam menentukan masa depan mereka bisa dilihat dari masing-masing anggota masyarakat yang memberikan pendapat berbeda. "Lurah yang arif akan menganalisasi agar rakyat bisa berbicara, 'saya tidak setuju'. Jadi, mufakat, bukan voting, karena itu depolitisasi," katanya.