Ada Upaya Melemahkan, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa, menyatakan, fraksinya menolak rencana revisi UU No 30/2002 tentang KPK. Penolakan itu akibat draft revisi UU KPK yang ada saat ini berpotensi melemahkan lembaga antirasuah itu.

Desmond menyoroti draft revisi adanya pemberian wewenang untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Selain itu, penyadapan yang harus mendapat izin dewan pengawas KPK.

"Menurut kami, kesan yang ada hari ini kan memperlemah? Bukan tidak mungkin nantinya wewenang ini disalahgunakan untuk menghentikan suatu kasus tertentu," katanya di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (2/2).

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah rapat dengan pengusul revisi Undang-Undang (RUU) No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (1/2). Salah satu pengusulnya adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) di DPR, dimana mengusulkan 4 perubahan dalam RUU tersebut, yakni penyadapan, SP3, dewan pengawas, penyelidik dan penyidik Independent.

Ketua Baleg DPR, ‎Supratman Andi mengatakan, Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di Baleg sudah menolak RUU KPK. Politisi Partai Gerindra ini juga mengaku sudah mendapatkan perintah langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menolak RUU KPK ini.

Namun, kata politisi Gerindra itu, pasal-pasal yang akan direvisi dalam UU KPK ini masih bisa berubah yang tidak hanya 4 point yang diusulkan FPDIP dan pemerintah tersebut. Artinya, masih bisa bergantung fraksi masing-masing dan lihat perkembangan di rapat sangat luar biasa.

"PDIP yang usulkan revisi tapi ada anggotanya yang inginkan tidak selayaknya, apakah itu sikap perorangan atau fraksi. Kalau Gerindra kan tegas tolak revisi," kata Supratman.

Menurutnya, revisi juga bisa terjadi dalam tahap harmonisasi di Baleg. Dia juga mengaku, diperintahkan Prabowo hanya menyampaikan menolak RUU KPK