Audit BPK soal Kunker Fiktif DPR Karena Laporan Anggota Belum Lengkap

Jakarta - Isu tentang kunjungan kerja (Kunker) fiktif anggota DPR senilai Rp 945 miliar ternyata baru sebatas dugaan karena belum lengkapnya laporan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan setiap anggota.

Penjelasan itu disampaikan Sekjen DPR, Winantuningtyastiti, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/5).

Diakui oleh Bu Win, sapaan akrabnya, dugaan fiktif itu memang karena laporan kunker belum disampaikan secara lengkap. Karena itulah, Setjen DPR sedang mengumpulkannya.

"Makin diduga berpotensi fiktif karena belum dapat diyakini kejadiannya sesuai kegiatan yang dilaporkan. Karena belum ada laporan kegiatannya," kata Bu Win.

Sesuai UU Tatib DPR Pasal 211 ayat 6, lanjutnya, laporan kunjungan kerja itu disampaikan oleh masing-masing anggota ke fraksinya. Oleh fraksi, laporan itu yang nantinya disampaikan ke Setjen DPR.

Sebenarnya, sudah ada anggota DPR yang melengkapi seluruh laporan kunkernya secara benar kepada fraksinya.

"Karena itu kami sedang mengumpulkan semua laporan itu agar lengkap," kata Bu Win.‎

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid juga menyatakan bahwa soal laporan fiktif itu masih sebatas dugaan saja, yang perlu diselidiki lebih lanjut. Sebab bisa saja BPK menduga fiktif karena ada laporan yang harus diperbaiki, atau karena laporan kunker memang belum diserahkan.

"Jadi bagi saya ini belum final. Kami harap jangan seolah-olah telah terjadi perampokan keuangan negara," imbuh Hidayat.

Oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz dijelaskan bahwa pihaknya menemukan laporan kunker yang belum dapat dibuktikan kebenaranya. Dia mengatakan, audit sedang dikerjakan dan baru final pada Juni mendatang.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan sudah meminta agar anggotanya segera melengkapi laporan kunkernya. Surat itu diteken oleh Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDIP. Isi surat itu, agar masing-masing anggota membuat laporan hasil kunker secara lengkap.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengakui bahwa memang ada laporan kunker, di mana satu foto bisa digunakan untuk beberapa kegiatan kunker. Hal itu yang kemudian dianggap tak bisa dibuktikan kebenarannya.

"Ya ini baik, karena kemudian bisa mengingatkan kita di DPR soal pentingnya membuat laporan kunker dengan benar dan sebaik-baiknya," kata Hendrawan.