Golkar Bakal Pecat Anggota Fraksi yang Dukung Pengadaan Alat Fitnes di DPRD Bandung

Jumat, 30 September 2016 | 13:42 WIB

Penulis: Fana F Suparman | Editor: WM

URL berhasil di salin.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (tengah) menjadi narasumber dalam diskusi "Inspiring Leader" yang digelar di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu 13 Januari 2016. (SP/Joanito de Saojoao)

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menolak tegas pengadaan alat kebugaran atau fitnes yang diajukan DPRD Bandung dengan pagu anggaran sebesar Rp 700 juta.

Secara tegas, Kang Dedi, sapaan Dedi Mulyadi, menyatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada jajaran Fraksi Golkar DPRD Bandung untuk menolak pengadaan alat fitnes yang tercantum dalam dokumen penawaran di website LPSE Kota Bandung tersebut.

Penolakan ini lantaran pengadaan tersebut bertentangan dengan prinsip prioritas dan rasa keadilan masyarakat.

"Berdasarkan informasi yang diterima bahwa di DPRD Kota Bandung dibuat anggaran fitnes sebesar Rp 700 juta, maka dengan ini disampaikan bahwa anggaran tersebut bertentangan dengan prinsip prioritas dan rasa keadilan masyarakat. Kami instruksikan jajaran Fraksi Golkar untuk menolak anggaran tersebut," kata Dedi, kepada SP, Jumat (30/9).

Dedi yang sehari-hari mengenakan pakaian dan iket khas Sunda ini menyatakan, dengan anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting dan dibutuhkan masyarakat ketimbang alat fitnes.

Salah satunya untuk meningkatkan gizi para petugas kebersihan di Kota Bandung.

"Lebih baik anggaran itu digunakan untuk peningkatan gizi para petugas kebersihan di Kota Bandung. Sehari-hari mereka bekerja menyapu jalan dan lebih membutuhkan asupan makanan dibanding para anggota DPRD Kota Bandung," jelasnya.

Selain itu, Dedi mengatakan, tidak etis alat fitnes senilai ratusan juta rupiah itu berada di Gedung Wakil Rakyat. Menurut Dedi, kegiatan fitnes dapat dilakukan di luar kantor dan di luar jam kerja.

"Fitnes mah kan bisa di luar kantor, di luar jam kerja. Tidak perlu pakai APBD pula. Jadi sudah sepantasnya ini kita tolak," ungkap Dedi yang juga Bupati Purwakarta.

Dedi menegaskan, pihaknya tak segan untuk menindak para kader Golkar di DPRD Bandung yang tak mematuhi instruksi untuk menolak pengadaan alat fitnes ini. Anggota Fraksi Golkar di DPRD Bandung yang mendukung pengadaan alat fitnes ini akan dicopot dari jabatannya.

"Di PAW (Pergantian Antar Waktu) karena termasuk pelanggaran berat," tegasnya.