Masyarakat Rembang Dukung Pembangunan Pabrik Semen Indonesia

akarta - Warga dan tokoh masyarakat Desa Tegaldowo, Rembang, menyatakan mendukung penuh keberadaan pabrik Semen Indonesia di Rembang.

"Kami mendukung pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Desa Tegaldowo, karena jelas bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini," kata tokoh masyarakat Rembang, Dwi Joko Suprianto, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (7/10).

Menurutnya, warga Rembang yang menolak beroperasinya pabrik Semen Indonesia hanya sebagian kecil. Dari 5 desa yang berada di Ring 1 lokasi pabrik semen, hanya warga dari 2 desa yang menolak.

"Lima desa yang berada di Ring 1 itu Timbrangan, Tegaldowo, Kadiwono, Pasucen dan Kajar. Dan hanya warga dari Tegaldowo dan Timbrangan saja yang menolak. Itu pun sedikit jumlahnya. Tapi ada pihak luar yang mengoordinir sehingga terkesan banyak," kata Joko.

Karena itu, Joko ingin agar pemerintah pusat tidak ragu untuk melanjutkan pembangunan pabrik semen di lokasi tersebut, dan bisa melihat langsung bagaimana suasana Desa Tegaldowo sesungguhnya yang aman dan tentram.

"Kami ingin menyampaikan suara kebenaran yang selama ini simpang siur dan tertutup oleh kepentingan pihak luar, bahwa khususnya Ring 1, mayoritas mendukung beroperasinya pabrik Semen Indonesia di Rembang" kata Dwi Joko.

Sebagaimana diketahui, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang mengatasnamakan masyarakat Rembang menolak pembangunan dan beroperasinya pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Rembang.

Padahal, PT Semen Indonesia selaku BUMN membangun pabrik semen di Rembang sejak peletakan batu pertama, pada Juni 2014, telah menghabiskan anggaran mencapai Rp 4,5 triliun rupiah.

Menuut aktivis JMPKK, Joko Prianto, beralasan masyarakat Rembang menolak pembangunan pabrik Semen Indonesia karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan hilangnya kawasan cekungan air tanah (CAT).

JMPPK sendiri merupakan organisasi bentukan Gunretno, tokoh masyarakat Pati, yang mengatasnamakan masyarakat Rembang.

Padahal faktanya menurut Dwi Joko, kegiatan tambang di wilayahnya bukan hal yang baru, karena sejak tahun 1995 sudah ada 9 perusahaan tambang swasta yang melakukan penambangan.

"Jika alasannya JMPPK menolak berdirinya pabrik semen, harusnya mereka berdemo sejak adanya kegiatan tambang oleh perusahaan swasta karena itu jelas merusak dan tak ada dampak signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat disini," ucapnya.