KPU Jayapura Disidangkan DKPP atas Tuduhan Tidak Independen

Jakarta - Sidang pengaduan pelanggaran kode etik Komisioner KPUD Kota Jayapura akan mulai digelar Selasa, 31 Januari 2017 oleh Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dan jawaban teradu.

Dalam kasus ini, anggota KPUD Kota Jayapura dituding melanggar asas profesionalisme dan ditengarai mendukung satu pasang calon dengan tidak melakukan verifikasi data pencalonan secara cermat.

Hal itu dikatakan oleh Christian M. Kondobua selaku kuasa hukum Boy Markus Dawir selaku pengadu dalam kasus ini.

"Kami sudah dapatkan surat panggilan sidang dari DKPP yang pokoknya kami mengadukan semua anggota KPUD Kota Jayapura tidak netral dalam Pilkada kali ini, terutama atas ketidakcermatan dalam menerima dan memverifikasi persyaratan calon dalam hal ini terhadap pasangan Benhur Tomi Manu-Rustan Saru," jelas Christian di Jakarta, Minggu (29/1).

Menurut dia, salah satu pokok persoalan yang menunjukkan tidak cermatnya KPUD Kota Jayapura adalah lolosnya syarat administrasi pencalonan terhadap pasangan Benhur-Rustam yang diberikan oleh Partai NasDem.

"Kami dapatkan temuan bahwa SK NasDem bermasalah yang nanti akan kami jelaskan di dalam persidangan," jelasnya.

Dalam beberapa proses lanjutan kata dia tim juga menemukan banyak kejanggalan dan indikasi-indikasi yang kuat bahwa KPUD Kota Jayapura ini tidak profesional dan diduga kuat berpihak pada salah satu pasangan calon dalam hal ini pasangan Benhur-Rustam.

"Maka itu kami ingin mencari keadilan di DKPP karena pelanggaran etik penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura ini sangat jelas dan nyata-nyata ada," tegas Christian.

Ia berharap putusan DKPP dapat memenuhi rasa keadilan, bukan saja bagi pengadu tetapi bagi seluruh masyarakat di Kota Jayapura.

"Karena bagaimana pun bagaimana kita bisa percaya proses demokrasinya benar kalau penyelenggaranya saja tidak jujur?," tutup Christian.