Fraksi di DPR Kembali Rebutan Jatah Kursi Pimpin‎an DPR-MPR

Jakarta - Fraksi-fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR tampaknya mundur lagi dalam pembahasan revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Sebab fraksi-fraksi tersebut kembali mempeributkan soal fraksi mana yang berhak mendapat jatah untuk duduk di pimpinan DPR-MPR.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, usai rapat tertutup mengenai RUU MD3 di Gedung Parlemen, Kamis (20/4).

Menurut Yandri, fraksi-fraksi di DPR tak keberatan dengan ide penambahan dua kursi pimpinan DPR-MPR seperti diusulkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Prinsipnya (tujuh kursi), setuju semua. Tapi untuk siapa (mendapat jatah) pimpinan, itu masih debat," kata Yandri.

Sebagai catatan, di kesepakatan sebelumnya, ada tambahan kursi pimpinan DPR-MPR dari lima menjadi enam. Dan jatah itu didapat oleh PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu.

Yandri sendiri mengakui, dirinya tak yakin RUU MD3 bisa diselesaikan pada akhir masa sidang kali ini. Hal itu mengingat begitu kompleksnya isu yang ada. Belum lagi Pemerintah belum tentu setuju dengan usulan baru

"Perlu lagi kan konsultasi ke presiden. Apakah presiden setuju dengan penambahan jumlah kursi pimpinan menjadi tujuh," kata dia.

"Saya yakin takkan selesai (di masa sidang ini). Karena harus hati-hati."

Untuk diketahui, sesuai kesepakatan fraksi-fraksi sebelumnya, RUU MD3 memang diniatkan selesai pada masa sidang kali ini. Namun, belakangan perdebatan muncul karena sejumlah fraksi usul agar ada penambahan kursi pimpinan DPR-MPR menjadi tujuh. Itu menambah satu lagi, dari enam kursi di kesepakatan antarfraksi sebelumnya.