Djarot Minta Pendatang Baru di Jakarta Didata

Jakarta- Ada yang berbeda dari halal bihalal Pemprov DKI Jakarta tahun ini. Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat langsung memberi pengarahan usai bersilaturahmi dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta dari eselon I hingga eselon IV di lingkungan Balai Kota DKI, Senin (3/7).

Pengarahan yang disampaikan Djarot ada beberapa hal, namun yang disoroti pertama kali adalah soal arus balik. Ia menekankan supaya arus balik diperhatikan dengan melaksanakan operasi bina kependudukan (binduk) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.

"Antisipasi arus balik, camat, lurah, SKPD terkait agar menyampaikan kepada RT/RW untuk mendata kembali pendatang-pendatang baru," ujar Djarot dalam arahannya.

Djarot menyampaikan, sebagai Ibu Kota, Jakarta terbuka kepada siapa saja dan tidak akan mungkin melarang orang lain untuk datang. Namun, katanya, ia menekankan supaya mereka yang akan datang ke Jakarta memiliki tujuan yang jelas, berikut tanggungan tempat tinggal dan keahlian yang dimiliki.

"Jangankan datang untuk tinggal, menginap di rumah orang saja, ada peraturan 1x24 jam. Itu sistem deteksi dini untuk mengamankan di rumah kita. Ini Ibu Kota negara yang sangat terbuka, makanya RT/RW, perangkat lurah dan camat turun sampaikan kepada warga," katanya.

Hal tersebut, katanya, supaya apabila terjadi hal-hal tertentu, pihaknya bisa langsung memberi solusi dan mengabari keluarga yang bersangkutan di daerah. Tidak hanya itu, dalam melakukan binduk, katanya, pihaknya juga harus menerapkan konsep lima tertib.

"Kami harus sosialisasikan dan tegakkan lagi lima tertib. Terutama tertib hunian. Kami tidak bisa toleransi lagi warga yang datang ini tinggal di bantaran sungai, kolong-kolong tol, itu bukan hunian yang layak. Makanya program kami kebut pembangunan rusun untuk warga Jakarta yang tinggal di tempat tidak layak," katanya.

Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL) juga harus ditegakkan, sebab DKI disebutkannya tidak melarang orang untuk berjualan. Justru, katanya, berjualan merupakan ekonomi kerakyatan yang harus didukung pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, katanya, masyarakat diharapkan untuk tertib dna mengikuti peraturan yang ada.

Tidak hanya itu, ia juga menekankan agar tetrib lalu lintas tetap dilakukan, terutama di kawasan yang lalu lintasnya padat, seperti di stasiun, terminal, pelabuhan, bandara, serta lokasi-lokasi lain yang menjadi pusat keramaian. Termasuk juga tertib buang sampah agar DKI tetap menjadi wilayah yang bersih.

"Saya akan pantau sampai H+20 dan terus menerus setiap saat untuk menjaga ibu kota," pungkasnya.