Parpol Bisa Jadi Solusi Polemik KPU-Bawaslu Soal Mantan Koruptor

Jakarta - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqqodas menilai, partai politik (parpol) bisa menjadi solusi atas polemik KPU-Bawaslu soal mantan terpidana kasus korupsi. Menurut Busyro, parpol sebagai peserta pemilu 2019 mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak mencalonkan mantan koruptor menjadi bakal caleg.

"Betul, yang punya kewenangan otoritatif itu parpol, mau apalagi kalau parpol sudah menarik (coret mantan koruptor nyaleg). Nah sekarang satu-satunya jalan otoritas dari parpol bersikap tegas tidak mencalonkan mantan koruptor," ujar Busyro seusai diskusi bertajuk "Pemilu Berintegritas", di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (4/9).

Apalagi, kata Busyro, parpol telah menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan mantan koruptor. Pakta integritas ini merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan KPU 20/2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan koruptor menjadi bacaleg.

"Parpol harus menarik atau menjaga sikapnya sesuai dengan pakta integritas. Calon-calon yang disetujui itu ditarik lagi untuk kepentingan bangsa dan parpol. Kita perlu merawat parpol sebagai lembaga demokrasi," katanya.

Busyro menegaskan, elite parpol merupakan pranata sosial politik yang merepresentasikan demokrasi. Menurut dia, jika parpol membiarkan mantan koruptor menjadi bacaleg, maka parpol akan kehilangan fungsi demokratisnya atau mengalami cacat.

Lebih lanjut, Busyro sangat mengapresiasi Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor. Menurut dia, PKPU tersebut sangat responsif terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti kasus korupsi di Kota Malang yang melibatkan 40 DPRD Kota Malang.

"PKPU itu sendiri kan responsif terhadap pendekatan berbasis fenomenologis. Bagus itu dari segi metodelogi berpikirnya. Mengapa Bawaslu justru memborbardir. Masalahnya di situ," katanya.