Jateng Dukung Distribusi LPG 3 Kg Secara Tertutup

Semarang, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung rencana pemerintah yang akan membuat mekanisme pendistribusian tabung gas LPG 3 kg secara tertutup. Menurut Ganjar, program subsidi pada gas melon itu selama ini memang banyak yang tidak tepat sasaran.

"Kami sudah mengusulkan lama, kalau memang subsidi itu ingin tepat sasaran, ya memang harus diubah mekanismenya. Selama ini memang tidak tepat sasaran, karena saya beberapa kali temui orang lapor, setelah dicek ternyata dia PNS, dia dosen, pasti mampu dong," kata Ganjar, usai menemui sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di rumah dinasnya, Senin (20/1/2020).

Menurut dia, sejak lama Jawa Tengah mengusulkan agar mekanisme penyaluran subsidi gas melon dievaluasi. Dia menilai, cara penjualan tabung gas subsidi yang dilakukan secara terbuka, membuat orang tetap memburunya. Meski tertulis hanya untuk kalangan miskin, namun banyak orang tidak peduli. Rata-rata, orang membeli apapun inginnya dengan harga yang paling murah.

"Sebab disparitas harga antara tabung gas subsidi dan tidak sangat tinggi. Selain itu, cara menjualnya terbuka, pasti tidak tepat sasarannya. Maka seandainya ini mau pola distribusinya baik, memang harus dibenahi. Kalau tidak pasti beresiko," tegasnya.

Jika pemerintah mau membenahi itu, maka soal distribusi memang harus dievaluasi. Dirinya mencontohkan bagaimana tentang permasalahan pupuk di Jateng yang sering dikeluhkan petani. Dengan memperbaiki sistem dan mekanisme melalui kartu tani, permasalahan pupuk di Jateng bisa diatasinya.

"Sekarang relatif tidak terdengar lagi orang menjual pupuk ke luar karena pembelinya sudah ada, ketahuan. Bahwa kemudian kuotanya kurang ya itu kita selesaikan. Maka, perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan kartu, identitas ataupun ketepatan potensi sasarannya," tambahnya.

Disinggung tentang wacana penggantian subsidi tidak berupa barang melainkan uang tunai, Ganjar mengatakan mekanismenya tetap sama. Uang tunai yang mau diberikan, harus tepat sasaran dan tepat guna.

Menurut dia, kalau bantuan baik makanan, kesehatan, pendidikan atau LPG memang mau diintegrasikan, maka bisa dilakukan dengan pemberian bantuan berbentuk uang tunai. Dengan uang itu, masyarakat bisa menggunakan sesuai kebutuhannya.

"Nanti kamu bisa belanja, buat yang miskin satu bulan sekian peruntukannya, untuk ini silakan diatur sendiri kan lebih enak. tidak spesifik ke komoditasnya," terangnya.

Yang terpenting, sukses tidaknya penyaluran bantuan kepada masyarakat tergantung pada data. Sebenarnya, pemerintah sudah punya data tentang siapa yang berhak menerima bantuan, tinggal sistemnya yang diperbaiki agar bisa dioperasikan.

"Siapa sih yang sebenarnya harus menerima itu. Itu di tabung 3 kg kan sudah ada tempelannya untuk orang miskin, maka sebenarnya penerimanya bisa diintegrasikan, katakan penerima PKH, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ambil saja orang tuanya. Paling gampang anggota PKH. Kalau kemudian penerima itu yang boleh tinggal menunjukkan saja identitasnya maka itu selesai," tegasnya.