Calon Tunggal Dianggap Benalu Demokrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Fenomena calon tunggal di Pilkada 2020 ditengarai bakal meningkat. Hal itu sudah terlihat di sejumlah wilayah. Sejumlah calon telah mengadakan pertemuan dengan para petinggi parpol. Di sisi parpol, sepertinya telah terjadi limitasi kader yang mumpuni.

Selain itu, calon tunggal dianggap benalu demokrasi sebab meniadakan kompetisi elektoral, mematikan partisipasi politik, dan hilangnya roh demokrasi elektoral. Sementara soal kontestasi elektoral adalah keniscayaan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, calon tunggal dalam pilkada bisa disebabkan dua hal.

Pertama, memang secara alamiah, tidak ada yang punya elektabilitas mumpuni, dan tak mendapat dukungan partai, tidak maju karena soal isi tas/logistik yang tidak mencukupi

Kedua, lanjutnya, calon tunggal yang sudah didesain, semua partai sudah dikondisikan, dibeli semua partai, sehingga tidak ada kursi partai yang tersisa sebagai syarat pencalonan kepala daerah.

"Begitu semua kursi diborong oleh salah satu calon, konsekuensinya calon tunggal, nggak ada yang bisa pakai perahu atau diusung partai lain, semua partai mengusung calon tunggal itu tadi," katanya, kepada SP, di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Pangi menuturkan, munculnya calon tunggal karena tidak ada calon lain yang siap tanding menjadi lawan tanding, karena elektabilitasnya sudah tinggi, parpol pendukung dominan dan isi tasnya nggak ada yang bisa menandingi.

"Tapi biasanya calon tunggal, tidak ada kompetisi murni karena elektabilitas yang tinggi dari pada rugi banyak lebih baik mendukung saja," ucapnya.

Apa untung ruginya bagi parpol? Pangi menjelaskan, untungnya tidak ada kontestasi, peluang terpilih besar karena nggak ada lawan tanding.

"Tapi belum ada juga jaminan, kotak kosong bisa menang melawan calon tunggal seperti kasus di Makassar. Ruginya bagi partai lain, mematikan partisipasi politik, kontestasi elektoral tidak ada dinamika, demokrasi jadi kering, nggak hidup, karena sudah nggak asyik lagi, demokrasi jadi nggak hidup," katanya.

Pangi mengemukakan, banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya calon tunggal. Bisa saja karena partai kekurangan kader yang bisa dijual ke publik, kader yang tidak laku dipasar, ini menjadi tanggung jawab partai yang gagal melahirkan figur dan tokoh dari kader internal partai.

"Krisis tokoh dan figur harus menjadi evaluasi bagi partai sehingga gagal melahirkan pemimpin yang merakyat," katanya.

Pangi berpendapat, solusinya adalah partai harus bertanggung jawab, bagaimana membuatkan lawan tanding agar kekuasaan direbut demokratis.

"Tidak boleh kekuasaan dimonopoli satu calon tunggal. Calon tunggal benalu demokrasi, dinamika demokrasi mati, nggak ada kompetisi, demokrasi tidak sehat, padahal demokrasi mutlak ada kompetisi, dinamika sehingga demokrasi tumbuh menjadi sehat," katanya.