Mahfud: Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Hal itu berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

"Untuk menuju kesana (demokrasi substansial, Red) diperlukan proses yang panjang. Dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas," kata Mahfud MD dalam peluncuran buku IDI di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Buku IDI itu dikeluarkan Kemko Polhukam bekerjasama dengan Kemendagri, Bappenas dan BPS.

Mahfud menyebut pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama Tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.

IDI diinisiasi pertamakali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pembangunan politik. Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian yaitu 60 < Buruk; 60-80 Sedang; > 80 Baik.

Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya "Baik" (skor >80), yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar 7 provinsi ini, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori "Sedang" (Skor 60- 80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian "Buruk" (Skor <60).

"IDI 2019 merupakan assesment kesebelas, mengikuti assesment-assesment sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009," jelas Mahfud.

Dia menegaskan capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74.92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi yang "sedang". Dalam kualitas ini, demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.

Dia menambahkan IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, di mana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek. Hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit. Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi.