Keberadaannya Meresahkan, Pemerintah Harusnya Sejak Dulu Bekukan FPI

Kamis, 31 Desember 2020 | 05:29 WIB
RS
B
Penulis: Rully Satriadi | Editor: B1
Sejumlah anggota gabungan TNI-Polri membongkar plang kantor DPP FPI (Front Pembela Islam) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 30 Desember 2020.
Sejumlah anggota gabungan TNI-Polri membongkar plang kantor DPP FPI (Front Pembela Islam) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 30 Desember 2020. (SP/Joanito De Saojoao.)

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah pemerintah melarang serta menghentikan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dinilai sudah terlambat. Pemerintah dianggap sudah memiliki banyak bukti untuk membekukan kelompok yang dipimpin Rizieq Shihab itu, tetapi seakan melakukan pembiaran.

"Ormas ini sudah terlalu lama dan sering melakukan aktivitas yang menimbulkan keresahan masyarakat, melakukan berbagai tindak kekerasan atas nama agama dengan dalih menegakkan syariat agama. Ormas ini sering melakukan tindakan sweeping atau razia secara sepihak, persekusi, provokasi dan intoleransi," kata pengamat politik Karyono Wibowo, Rabu (30/12/2020).

Karyono juga melihat sejumlah ceramah pentolan FPI tidak sedikit yang mengumbar ujaran kebencian dan diduga mengandung unsur makar. Bahkan, dalam sejumlah alat bukti, salah satunya melalui rekam jejak digital mengindikasikan FPI mendukung organisasi teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, terorisme di Ambon dan Poso.

"Dengan rekam jejak digital seperti itu, semestinya tidak harus menunggu lama untuk menindak ormas FPI. Tetapi enggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak ada tindakan sama sekali. Setelah melalui proses panjang, akhirnya baru di era pemerintahan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, ormas FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dihentikan seluruh aktivitasnya," kata Karyono.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken sejumlah pejabat negara itu memberikan kepastian hukum, di mana FPI dianggap sudah tidak ada. Karyono menilai masyarakat bisa hidup lebih damai. "Negara dapat terhindar atau setidaknya meminimalisasi potensi ancaman ektrimisme beragama yang lebih luas," kata dia.

Karyono juga memprediksi tak akan ada perlawanan yang berarti dari kubu FPI dan simpatisannya pascakeputusan itu disahkan. Hanya saja, Karyono mengingatkan pemerintah bahwa FPI pasti berlindung di balik umat Islam.

"Yang membuat mereka besar karena mereka berlindung di balik jubah agama yang sengaja digunakan untuk menarik simpati umat Islam," jelas dia.

Karyono juga memandang faktor lainnya yang membuat FPI terlihat kuat karena ada peran para bandar di baliknya. Mereka melakukan propaganda lewat dunia maya lantaran negara lemah dan kelompok silent majority belum bergerak.

"Oleh karena itu, menurut saya pascakeputusan pemerintah ini tidak akan menimbulkan perlawanan secara signifikan," kata Karyono.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon