DPD JR Presidential Threshold, Pakar: Ciptakan Perdebatan Konstitusional

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai sah-sah saja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan uji materi atau judicial review ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Namun hal ini menimbulkan perdebatan konstitusional panjang soal legal standing atau kedudukan hukum DPD.

Presidential threshold 20% kursi di DPR diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jika DPD secara kelembagaan mau mengajukan permohonan JR ketentuan ambang batas pencalonan presiden ke MK, kemungkinan terjadi perdebatan konstitusional cukup panjang terkait kedudukan hukum DPD," ujar Bachmid kepada wartawan, Minggu (20/2/2022).

DPD, kata Bachmid, posisinya sama seperti DPR, MPR, Presiden, dan Wakil Presiden dalam proses pengujian Undang-undang, yakni sebagai pemberi keterangan. DPD, kata dia, secara aturan bukan pemohon karena DPD adalah lembaga negara, bukan badan hukum publik. Hal ini  diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

"Sepertinya yang paling ideal adalah perseorangan atau individu anggota DPD RI, dan bukan kelembagaan, kalau anggota DPD yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu, dapat dan tepat untuk mengajukan JR ke MK," jelas dia.

Meskipun demikian, kata Bachmid, dari sisi keabsahan, sah-sah saja DPD secara kelembagaan menjadi pemohon JR ketentuan ambang batas pencalonan presiden ke MK. Dengan intensi konstitusional, kata dia, sebagai lembaga yang menyerap aspirasi konstitusional warga negara yang selama ini dirugikan hak konstitusional dalam proses memilih dan dipilih menjadi capres.