Penyerangan Papua Dilakukan untuk Ciptakan Kondisi Tak Aman

Senin, 25 Februari 2013 | 19:56 WIB
MS
B
Penulis: Markus Junianto Sihaloho | Editor: B1
Sejumlah pasukan TNI memapah rekan mereka yang mengalami luka-luka saat diturunkan dari pesawat Heli M-I yang menjadi korban penembakan dan penyergapan oleh kelompok sipil bersenjata di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (24/2).
Sejumlah pasukan TNI memapah rekan mereka yang mengalami luka-luka saat diturunkan dari pesawat Heli M-I yang menjadi korban penembakan dan penyergapan oleh kelompok sipil bersenjata di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Minggu (24/2). (ANTARA FOTO/ANTARA FOTO)

Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan penyerangan di Papua oleh kelompok bersenjata bukanlah bagian dari usaha mengkritik integrasi dengan Indonesia, melainkan suatu gerakan teror.

Dalam raker dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Senin (25/2), Agus menekankan bahwa setiap pihak tak bisa seenaknya menyatakan penyerangan kepada TNI bisa diterima karena masyarakat Papua belum mengakui proses integrasi provinsi itu ke Indonesia.

Menurut Agus, proses penggabungan wilayah Papua ke NKRI telah sesuai dengan dasar hukum politik internasional, dengan mengedepankan konsep penghargaan atas HAM.

"Aksi penembakan oleh orang tak dikenal yang terjadi di beberapa wilayah Papua merupakan upaya untuk menciptakan teror terhadap masyarakat Papua,"  tegas Agus Suhartono.

"Aksi penembakan terhadap masyarakat maupun aparat keamanan sengaja diciptakan dan dipilih guna menggiring opini seolah-olah situasi di Papua tidak kondusif," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Agus juga menyayangkan pernyataan Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM soal prajurit TNI tertembak di Papua karena tak sigap dan kebanyakan tidur.

Agus menjelaskan bahwa gelar operasi TNI di Papua meliputi wilayah yang sangat luas dengan medan berat. Operasi dilakukan sepanjang perbatasan 820 kilometer, dengan jumlah pos 94 buah.

"Itulah jumlah pos pengamanan TNI dan luasnya wilayah yang harus dijaga. Kalau kita memahami wilayah tersebut, saya kira Komnas HAM tidak perlu menulis pemberitaan bahwa TNI tidur dan nongkrong wajar ditembak," kata Agus.

"Saya kira itu pernyataan yang kurang simpatik dan saya juga menganggap Komnas HAM tidak memahami situasi yang terjadi di lapangan."

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon