Tuai Sorotan, Mirwan MS Umrah Saat Aceh Selatan Ditetapkan Darurat

Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi pusat perhatian publik dan menuai sorotan tajam setelah dikabarkan menunaikan ibadah umrah pada Selasa, 2 Desember 2025. Kepergian ini memicu polemik karena hanya berselang dua hari setelah ia menandatangani surat resmi penetapan status darurat bencana di wilayahnya yang dilanda banjir dan longsor.

Surat bernomor 360/1315/2025 yang ditandatangani Mirwan menyatakan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani dampak bencana yang melanda 11 kecamatan. Surat tersebut menjadi dasar administratif bagi Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengambil alih penanganan.

Menanggapi sorotan publik, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, memberikan klarifikasi mengenai dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa surat ketidaksanggupan itu bukanlah penolakan tanggung jawab, melainkan prosedur administratif wajib agar bantuan provinsi dapat masuk.

“Surat ketidaksanggupan ini memang syarat dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Ini juga bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur,” jelas Diva, pada Minggu, 30 November 2025 lalu.

Gelombang Kritik setelah Foto Umrah Viral

Terlepas dari penjelasan administratif, kabar perjalanan Mirwan ke Tanah Suci, yang disebut turut disertai keluarganya, menyebar luas. Mirwan dikabarkan memulai perjalanannya dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, pada Selasa, 2 Desember.

Gelombang kritik publik semakin deras setelah akun media sosial @kotabandaaceh mengunggah foto-foto yang menampilkan aktivitas umrah Mirwan pada Jumat, 5 Desember 2025.

Masyarakat menilai waktu keberangkatan tersebut sangat tidak tepat. Kritik menyoroti ketidakselarasan antara kondisi darurat bencana yang memerlukan fokus dan kehadiran pimpinan daerah dengan keputusan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, meskipun itu bersifat ibadah. 

Tindakan tersebut dianggap bertolak belakang dengan kondisi wilayah yang baru saja dinyatakan memerlukan bantuan penanganan dari level yang lebih tinggi (provinsi).