ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Legislator Soroti Minimnya Anggaran Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim KLHK

Kamis, 7 April 2022 | 22:04 WIB
RS
B
Penulis: Rully Satriadi | Editor: B1
Johan Rosihan.
Johan Rosihan. (BeritaSatu)

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan memberi masukan terhadap porsi belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berjumlah Rp 11,22 triliun. Namun, dari alokasi belanja tersebut ternyata pos anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim sangatlah kecil yakni hanya 2,3% dari total belanja KLHK.

"Hal ini patut dipertanyakan karena negara kita merupakan kawasan rawan bencana dan pasti diperlukan anggaran yang memadai untuk menahan laju perubahan iklim," ujar Johan Rosihan, Kamis (7/4/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Johan mengungkapkan, belanja utama KLHK diperuntukkan dengan tujuan untuk penurunan laju deforestasi dan menjaga kondisi lingkungan pada toleransi yang dibutuhkan, namun pada porsi anggaran sangat tidak memadai.

"Saya minta KLHK lebih serius melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, demikian juga komitmen untuk membentuk 20.000 kampung iklim untuk penguatan aksi lokal pengendalian perubahan iklim," kata Johan.

ADVERTISEMENT

Johan juga menyayangkan kecilnya porsi anggaran untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim padahal menurutnya negara harus memiliki kewaspadaan sebagai daerah rawan bencana yang diperparah dengan perubahan iklim yang akan menambah jumlah kejadian bencana.

Baca Juga: KLHK Berkomitmen Tahun 2025 Tak Ada Lagi Sampah Dibuang di TPA Ilegal

"Saya mendorong KLHK menyiapkan anggaran yang memadai untuk mencegah dan menangani bencana serta menahan laju perubahan iklim," tutur Johan.

Johan juga menyoroti soal pentingnya pengawasan ketika kelestarian dan produktivitas digabung dalam satu tema pembangunan LHK yaitu produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia.



 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

DPR Minta Reklamasi Pulau Serangan Bali Dihentikan untuk Dievaluasi

DPR Minta Reklamasi Pulau Serangan Bali Dihentikan untuk Dievaluasi

NASIONAL
Gajah Sumatera Dibantai, DPR: Pasang GPS dan Usut Tuntas

Gajah Sumatera Dibantai, DPR: Pasang GPS dan Usut Tuntas

NASIONAL
Komisi IV DPR Minta Bentuk Badan Khusus Pemulihan Aceh Sumatera

Komisi IV DPR Minta Bentuk Badan Khusus Pemulihan Aceh Sumatera

NASIONAL
DPR Masih Bahas Wacana Bulog Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden

DPR Masih Bahas Wacana Bulog Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden

NASIONAL
DPR: Menhut Raja Juli Cuma Cuci Piring, Bukan Penyebab Hutan Rusak

DPR: Menhut Raja Juli Cuma Cuci Piring, Bukan Penyebab Hutan Rusak

NASIONAL
Banjir Sumatera Meluas, DPR Bentuk Panja Usut Alih Fungsi Lahan

Banjir Sumatera Meluas, DPR Bentuk Panja Usut Alih Fungsi Lahan

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon