Penutupan Pabrik Nissan di Jepang Bikin Pemerintah Geram, Ada Apa?

Jakarta, Beritastau.com - Penutupan pabrik Nissan di Jepang mulai memicu keresahan sosial dan membuat pemerintah daerah angkat suara. Rencana yang masih bersifat sementara ini terungkap lewat laporan Reuters dan Nikkei Asia, yang menyebut Nissan sedang mempertimbangkan menutup dua fasilitas produksinya di Prefektur Kanagawa, Jepang, sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran.

Dua pabrik yang terancam ditutup adalah pabrik utama Nissan di Oppama, Yokosuka, dan pabrik Shonan yang dioperasikan oleh unit Nissan Shatai. Kedua fasilitas ini memegang peranan penting dalam kapasitas produksi domestik perusahaan. 

Khusus pabrik Oppama, yang dikenal sebagai pelopor produksi massal kendaraan listrik di Jepang, memiliki nilai historis sekaligus ekonomi yang tinggi. Pabrik ini mempekerjakan sekitar 3.900 orang dan mampu memproduksi 240.000 unit kendaraan per tahun.

Rencana penutupan pabrik Nissan tersebut tidak hanya mengancam kelangsungan ekonomi lokal, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial. Pemerintah Prefektur Kanagawa langsung merespons cepat dengan menggelar pertemuan darurat pada Senin, 19 Mei. Gubernur Kanagawa, Yuji Kuroiwa, secara tegas menyampaikan kekhawatiran atas dampak sosial yang ditimbulkan.

“Jika mereka benar-benar menutup, dampaknya terhadap lapangan kerja dan ekonomi akan sangat besar,” ujar Kuroiwa dikutip Kyodo News, Selasa (20/5/2025). 

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menyiapkan berbagai opsi, termasuk layanan konsultasi dan program rekrutmen ulang bagi karyawan terdampak. Meski begitu, hingga saat ini Nissan belum mengeluarkan keputusan final terkait penutupan pabrik Oppama maupun Shonan. 

Pihak perusahaan disebut telah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, bahkan melakukan kunjungan langsung untuk menegaskan bahwa keputusan masih dalam tahap evaluasi. Namun, para pejabat pemerintah meminta agar Nissan mempertimbangkan secara serius konsekuensi sosial dari langkah tersebut.

Rencana penutupan pabrik Nissan tidak hanya menjadi isu industri, tetapi juga masalah sosial yang menuntut perhatian semua pihak. Pemerintah berharap agar perusahaan otomotif raksasa ini tidak hanya memikirkan efisiensi bisnis, tapi juga masa depan ribuan keluarga yang menggantungkan hidup dari keberadaan pabrik tersebut.