Kolaborasi Kementerian PPPA-Kemenkomdigi Lindungi Anak dari Gim Roblox

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian PPPA bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tengah menjadi perhatian publik terkait langkah mereka melindungi anak-anak dari dampak negatif gim Roblox.

Kekhawatiran orang tua terhadap kecanduan, paparan konten berbahaya, hingga interaksi berisiko di platform gim tersebut mendorong pemerintah mengambil tindakan serius.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa banyak laporan orang tua menyebut anak mereka mengalami kecanduan Roblox hingga lupa makan dan meninggalkan aktivitas penting.

"Terutama untuk anak-anak ya, karena kalau kita lihat mereka tuh sampai lupa aktivitas yang lainnya karena terfokus pada game itu," tutur Arifah, Dikutip Beritasatu.com, Senin (1/9/2025).

Arifah menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap platform ini, bahkan tidak menutup kemungkinan pemblokiran jika terbukti membahayakan perkembangan anak.

Ia juga menyinggung pentingnya penerapan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sebagai landasan kebijakan.

Langkah Tegas dari Kemenkomdigi

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melalui Menteri Meutya Hafid mengambil langkah strategis dengan memanggil perwakilan Roblox Asia Pacific pada 14 Agustus 2025. Kemenkomdigi menuntut agar Roblox:

• Membuka kantor perwakilan di Indonesia.
• Mematuhi regulasi perlindungan anak sesuai PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
• Mengikuti sistem kepatuhan moderasi konten (Saman).
• Memperkuat fitur kontrol orang tua, penyaringan konten, dan pembatasan komunikasi antar pengguna anak.

Kemenkomdigi memberi waktu satu hingga dua bulan untuk perbaikan menyeluruh. Evaluasi berkala akan dilakukan, dan pemblokiran bisa menjadi opsi jika Roblox tidak memenuhi komitmen tersebut.

“Harus ada perwakilan yaitu kantor di Indonesia, kemudian juga harus patuh dan mengikuti regulasi yang ada, terkhusus PP Tunas dan SAMAN yang isinya adalah perlindungan untuk anak di ruang digital,” ujar Menteri Meutya.

Kolaborasi dalam Praktik

Kementerian PPPA berperan sebagai penggerak advokasi dan perlindungan psikologis anak, sementara Kemenkomdigi fokus pada pengawasan teknis dan regulasi digital.

Sinergi ini mencerminkan upaya terstruktur pemerintah: PPPA memastikan urgensi perlindungan sosial, sedangkan Kemenkomdigi mengawal implementasi regulasi di lapangan.

Kelebihan dan Tantangan Kolaborasi

1. Kelebihan

• Respons cepat terhadap keresahan masyarakat.
• Regulasi konkret melalui PP Tunas dan SAMAN.
• Tekanan terhadap platform global agar menaati aturan lokal.

2. Tantangan

• Proses evaluasi dan perbaikan membutuhkan waktu.
• Potensi munculnya platform serupa dengan risiko yang sama.
• Literasi digital orang tua dan anak yang belum merata.

Kolaborasi Kementerian PPPA dan Kemenkomdigi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia dari risiko dunia digital, khususnya pada platform populer seperti Roblox.