Erick Thohir Ultimatum Dualisme Federasi, Cabor Apa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com - Fenomena dualisme federasi kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan ultimatum keras kepada cabang olahraga (cabor) yang masih terbelah dalam dua kepengurusan.

Dalam konferensi pers terkait SEA Games 2025, Erick menegaskan bahwa perpecahan internal tidak boleh lagi terjadi di tubuh organisasi olahraga nasional.

Erick meminta agar semua persoalan dualisme federasi segera diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Ia menegaskan bahwa jika hingga Januari 2026 masalah itu belum juga tuntas, pemerintah akan turun tangan dan mengambil sikap tegas.

"Saya minta dalam waktu tiga bulan isu dualisme sudah tidak ada lagi. Sehingga Januari kalau masih ada, kalau ada musyawarah dan mufakat sudah diberikan, nanti Januari kami ambil posisi," ujar Erick di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, konflik kepentingan di antara pengurus cabor telah menghambat konsolidasi dan desain besar olahraga nasional.

Tanpa kesatuan visi dan kepemimpinan yang solid, sulit bagi Indonesia untuk menata agenda besar olahraga menuju PON, SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.

Ia juga menekankan bahwa keharmonisan di tingkat federasi nasional akan berpengaruh langsung terhadap prestasi atlet. Jika kepengurusan adem dan stabil, maka atlet bisa fokus berlatih serta menyiapkan diri menghadapi jenjang kompetisi yang lebih tinggi.

Lantas, cabang olahraga apa saja yang masih dilanda dualisme kepengurusan hingga kini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ulasannya:

Tenis Meja

Cabang olahraga tenis meja menjadi salah satu contoh paling nyata dari dampak buruk dualisme federasi. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) telah terbelah selama lebih dari 10 tahun antara dua kubu, satu dipimpin oleh Peter Layardi Lay sebagai ketua umum pengurus besar PTMSI, dan satu lagi di bawah Komjen Pol (Purn) Oegroseno sebagai ketua umum PP PTMSI.

Situasi sempat semakin rumit ketika muncul kepengurusan ketiga yang dipimpin oleh Lukman Eddy. Perpecahan ini membuat perkembangan tenis meja nasional stagnan dan prestasi anjlok.

Akibatnya, tenis meja tidak dipertandingkan pada PON XX Papua 2021 dan para atlet juga tidak dikirim ke SEA Games 2019 Filipina, Vietnam 2021, maupun Kamboja 2023. Dengan kata lain, dualisme ini telah mematikan gairah olahraga tenis meja di Tanah Air.

Tinju

Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) yang berdiri sejak 1959 kini menghadapi tantangan berat dengan munculnya organisasi tandingan yang tidak diakui oleh KONI tetapi direkomendasikan oleh KOI.

Polemik ini bermula dari keputusan KOI yang melarang Pertina karena dianggap tidak berafiliasi dengan badan tinju dunia, World Boxing (Lo WB).

Wakil Ketua Umum PP Pertina Ivanhoe Semen, meminta menpora turun tangan menyelesaikan konflik ini agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan atlet dan pelatih.

"Menpora harus bijak melihat persoalan ini dan segera mengambil keputusan yang tegas terhadap pembelahan yang terjadi," tegas Ivanhoe.

Sementara itu, pengurus PP Pertina lainnya, Sri Syahril, menilai ada dugaan konspirasi dalam pembentukan organisasi baru tersebut.

Ia menyebut bahwa orang-orang yang mendirikan organisasi tandingan sebelumnya merupakan bagian dari Pertina dan kini memanfaatkan kedekatan mereka dengan pengurus KOI untuk merebut posisi strategis serta mengklaim atlet binaan Pertina.

Dampaknya, para pelatih dan atlet merasa dirugikan karena hasil kerja keras mereka seolah diambil alih oleh pihak lain yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembinaan olahraga tinju nasional.

Berkuda

Dualisme juga melanda Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi). Sejumlah pengurus provinsi mendukung pelaksanaan Munaslub Pordasi yang digagas oleh Ketua Umum Aryo Djojohadikusumo pada 2 November 2024.

Mereka menilai Aryo sebagai ketua umum yang sah karena terpilih secara aklamasi pada Munas 31 Mei 2024 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Nomor AHU-0001466.AH.01.08 Tahun 2024.

Ketua Pengprov Pordasi NTB Abdul Malik, menegaskan bahwa Munaslub tersebut sesuai dengan AD/ART Pordasi. Ia juga mempertanyakan klaim kubu Triwatty Marciano yang menyebut Munaslub ilegal.

Malik menuding bahwa perpanjangan masa jabatan Triwatty sebagai ketua umum oleh KONI Pusat tidak sah dan sarat konflik kepentingan karena Marciano Norman, ketua KONI Pusat, adalah suami Triwatty.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bahkan telah membatalkan SK KONI Pusat melalui Putusan Nomor 383/B/2024/PT.TUN.JKT yang menegaskan KONI tidak berwenang memperpanjang masa jabatan tersebut.

Sementara itu, kubu Triwatty tetap bersikeras bahwa Munas Pordasi yang sah akan digelar pada 13-15 November 2024 dan menunjuk Anita Kolopaking sebagai kuasa hukum untuk menghadapi Munaslub versi Aryo.

Ultimatum Erick Thohir merupakan langkah tegas yang diharapkan mampu mengakhiri praktik dualisme federasi di berbagai cabang olahraga. Jika semua pihak dapat menurunkan ego dan mengutamakan kepentingan bangsa, maka pembinaan atlet akan berjalan lebih optimal dan prestasi olahraga Indonesia dapat melesat di kancah internasional.