Demo DPRD Sumut, Buruh Tagih Janji Presiden Sejahterakan Kaum Pekerja

Medan, Beritasatu.com - Ratusan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (28/8/2025). Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto mewujudkan janjinya menyejahterakan buruh. 

Massa dari Exco Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Buruh Perhatian Indonesia (FSBPI), Aliansi Buruh Sumatera Utara juga menuntut penghapusan sistem alih daya atau outsourcing.

"Kedatangan kami hari ini mengusung isu untuk hapuskan outsourcing dan tolak upah murah dan kami menagih janji Presiden Prabowo pada 1 Mei 2025 lalu tentang kesejahteraan buruh," kata koordinator aksi, Toni Erikson Silalahi.

Menurutnya, janji Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus outsourcing belum terealisasikan. Sudah 3 bulan lebih, menteri ketenagakerjaan dan DPR belum menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Kami meminta pada tahun 2026 mendatang upah dinaikkan 8,5% sampai 10,5%. Hari ini juga banyak PHK secara sepihak, dan meminta kepada pemerintah untuk menghentikan PHK dan segera membentuk Satgas PHK," ucap Toni.

Dia juga menyorot penghasilan tidak kena pajak yang naik dari 4,5% menjadi 7,5%. Kondisi tersebut menuai penderitaan para pekerja, sedangkan yang di Pulau Jawa upahnya sudah di atas Rp 5 juta tetapi tidak dikenakan pajak.

"Kami juga meminta pesangon untuk tidak dikenakan pajak. Setiap buruh yang di PHK dikenakan pajak sekarang, padahal adanya pesangon untuk para buruh bisa bertahan hidup sembari mencari pekerjaan lain," ucapnya.

Ia menegaskan pemerintah jangan hanya mengejar pajak dari buruh, tetapi banyak pengusaha besar tidak dibebankan pajak.

"Kalau mau ya pengusaha besar yang dikenakan pajaknya. Kami juga meminta kepada DPRD Sumut untuk mengajukan penyediaan rumah murah bersubsidi kepada buruh," ucapnya.

Dirinya juga menyoroti kondisi pengawas dari pada ketenagakerjaan dan menyampaikan saat ini hanya 50 pengawas perkejaan di Sumut yang mengawasi 12.000 lebih perusahaan.

"Ini yang kami lihat menjadi tidak maksimal dan memperlakukan buruh secara semena-mena, jangan hanya melakukan rapat dan pembahasan terkait penghasilannya, tetapi pikirkan kesejahteraan buruh. Kami juga telah melakukan RDP dengan DPRD Sumut, tetapi sampai hari ini tidak ada juga tindak lanjutnya," ucap Tony.