Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Netralitas Prajurit di Pemilu 2024

Jakarta, Beritasatu.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjamin netralitas prajurit selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/11/2023) pagi.

Agus menyampaikan, TNI mendirikan posko pengaduan di setiap wilayah yang bertujuan untuk melaporkan prajurit yang tidak netral dan terlibat politik praktis.

"Dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," ujar Agus.

Selain mendirikan posko pengaduan, Agus menginstruksikan kepada jajaran TNI untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas di Pemilu 2024.

"Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 (Tentang TNI) di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya," paparnya.

Selain itu, Agus menuturkan TNI bersama dengan Polri, KPU, Bawaslu, maupun elemen masyarakat telah mendeklarasikan Pemilu 2024 yang damai.

"Deklarasi damai tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya TNI, Polri, KPU, Bawaslu yang ada di wilayah, tetapi kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, LSM dan semua elemen masyarakat membuat pakta integritas tentang pemilu damai. Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai," imbuhnya.